- Oleh Wandi
- Senin, 16 September 2024 | 22:15 WIB
: Sejumlah murid bermain di lingkungan sekolah SDN Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat, Kamis (1/8/2024). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang salah satunya menginisiasi percepatan wajib belajar 13 tahun, yakni satu tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar-menengah dalam bagian agenda pembangunan untuk menanamkan pendidikan karakter. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/tom.
Oleh Pasha Yudha Ernowo, Jumat, 16 Agustus 2024 | 13:09 WIB - Redaktur: Untung S - 220
Jakarta, InfoPublik – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp113 triliun yang dialokasikan untuk Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah digunakan untuk mendukung pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK di seluruh Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, pada Jumat (16/8/2024). Dalam pidatonya, Presiden menyoroti berbagai pencapaian penting, terutama di bidang pendidikan.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp225 triliun yang dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Program ini menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan dukungan bagi keluarga prasejahtera di Indonesia.
Tidak hanya itu, anggaran sebesar Rp60,3 triliun untuk program Pra Kerja selama lima tahun telah digunakan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di dunia kerja yang terus berkembang.
"Itu adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama," kata Presiden Jokowi, menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan pembangunan yang inklusif dan merata.
Presiden juga menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap dukungan dan kerja sama seluruh Lembaga Negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia, termasuk di sektor pendidikan. Ia menyoroti peran penting MPR RI dalam memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara, dan menjaga silaturahmi antartokoh bangsa.
Presiden juga mengapresiasi DPR RI atas peranannya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, termasuk merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan dan menyelesaikan banyak undang-undang strategis yang mendukung agenda pembangunan nasional.
Dengan berbagai program yang telah dijalankan, Presiden Jokowi berharap bahwa upaya ini akan terus berlanjut dan semakin memperkuat pondasi Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
