Mitra Deradikalisasi Diharapkan Kreatif Kelola Lahan KTN

Jakarta, InfoPublik – Mitra deradikalisasi atau mantan napi terorisme diharapkan mampu mengelola lahan di Kawasan terpadu Nusantara (KTN) dengan kreatif sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat.

Demikian dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan (BNPT) Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Daniel, dalam keterangannya terkait kegiatan peninjauan Lahan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) Sukamakmur, Bogor, Provinsi Jawa Barat, seperti dikutip pada Jumat (2/8/2024). 

"Tidak ada tanah yang tidak bisa dikembangkan, harus lebih kreatif dalam mengelola. Ini bagian dari pemberdayaan masyarakat," kata Kepala BNPT.

Menurut Rycko, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi multipihak dengan salah satu tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan mitra deradikalisasi dan masyarakat sekitar.

"Tujuan kita kumpul disini sebagai bentuk kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama mitra deradikalisasi," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Koperasi Medang Harmoni Selaras (MHS), Dedi Riswanda, mengatakan, luas wilayah KTN yang akan digarap mitra dreadikalisasi mencapai sekitar 82 hektare (ha).

Lahan tersebut akan dibagi menjadi beberapa klaster, mulai dari klaster budidaya perikanan hingga wisata kehutanan (forestry tourism).

"Perencanaan sementara akan dibagi menjadi beberapa klaster mulai dari klaster budidaya perikanan, wirausaha pabrik pakan mandiri dan peternakan unggas, wilayah religi dan edukasi, showcase hasil bumi hingga wisata forestry," jelas Dedi Riswanda.

Sementara itu, mitra deradikalisasi Aris Amir Falah, sekaligus pendiri Yayasan Hubbul Wathan Indonesia, mengapresiasi upaya BNPT dalam memberdayakan masyarakat dan mitra deradikalisasi.

Dia mengaku tertarik memanfaatkan lahan untuk membangun tempat wisata religi dan sarana edukasi. 

"Terimakasih kepada BNPT, akan kami manfaatkan terutama dalam aspek religi dan edukasi," ucapnya.

Selain mitra deradikalisasi, lahan yang berada di atas ketinggian 400 meter di atas permukaan laut (Mdpl) ini juga akan dikelola penyintas dan masyarakat sekitar.