Menteri PANRB Dorong Digitalisasi Layanan Publik di Sulawesi Selatan

Jakarta, InfoPublik – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong integrasi pelayanan publik secara digital yang ada di lapangan dapat bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk meninjau sejumlah layanan publik yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Kamis (18/7/2024).

“Karena yang penting itu dampaknya, jadi Presiden memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit. Mungkin ke depan perlu dievaluasi apakah di sini masih berbelit. Mestinya di sini, masyarakat langsung datang, selesai, jadi tidak ada urusan lain lagi,” ujar Anas sebagaimana dilansir dari siaran pers yang diterima InfoPublik pada Jumat (19/7/2024).

Anas menyampaikan bahwa penyelenggaraan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, karena pengintegrasian semua layanan baik instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan Swasta maupun instansi daerah bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Menteri PANRB itu berharap kepada kepala daerah untuk dapat melakukan survei secara rutin untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

"Harapan saya ini pak bupati terus melakukan cross check dari pelayanan ini sehingga nanti kualitasnya bisa terus terjaga," ucap Menteri PANRB.

Anas juga menekankan bahwa yang menjadi fokus dari MPP bukanlah bangunan fisik namun bagaimana MPP dapat mengintegrasikan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga mereka tidak berbelit dalam menjalankannya.

"Inti dari mal pelayanan publik itu sebenarnya mengintegrasikan layanan secara fisik. Jadi integrasi layanan secara fisik dari berbagai dinas ini dijadikan satu di tempat ini," tegas Anas.

Dalam pelayanan publik, Menteri PANRB mengatakan bahwa perlu dilakukannya digitalisasi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dapat menyediakan layanan publik secara daring. MPP pun kini bertransformasi menjadi MPP Digital sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan publik tanpa harus melakukan proses tatap muka.

"Saya kira ini bagus. Tentu siapapun ke depan yang akan melanjutkan pak bupati saya kira tinggal menjaga ini. Sehingga kalau bisa nanti pelayanan-pelayanan bisa disatukan semua di sini sehingga rakyat menjadi mudah," tutup Menteri PANRB.

Sebagai informasi, MPP Kabupaten Gowa sendiri memiliki 147 jenis layanan dari 36 instansi. MPP ini menjadi MPP ke 191 se-Indonesia dan menjadi MPP ke 14 di Provinsi Sulawesi Selatan. MPP Kabupaten Gowa diresmikan secara bersama dengan 14 MPP lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia pada 7 Maret 2024.