Aparatur Pemerintahan Diminta Hadirkan Konten Narasi Moderat untuk Lawan Radikalisme

Jakarta, InfoPublik – Aparatur pemerintahan diminta untuk menghadirkan konten-konten yang memuat narasi bernuansa moderat dengan menanamkan nilai-nilai keberagaman, wawasan kebangsaan dan moderasi beragama untuk memerangi narasi radikal terorisme di ruang digital.

"Dengan adanya konten konten tersebut, pengguna internet dapat menemukan dan mengonsumsi informasi yang lebih positif sehingga dapat menghindari, menjauhi atau bahkan memerangi narasi radikal terorisme," kata Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Deputi PPK BNPT), Irjen. Pol. Ibnu Suhaendra, dalam keterangannya terkait acara Pelatihan Aparatur Pemerintahan Tentang Penyusunan dan Distribusi Narasi Moderat Serta Pelaporan Konten Radikal di MK Hotel Jakarta, seperti dirilis pada Selasa (2/4/2024). 

Ibdu mengatakan, sebagai pemimpin di sektornya (leading sector), BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam memerangi narasi radikalisme di ruang digital.

Peran aktif dari seluruh aparatur pemerintahan, khususnya dalam bidang kehumasan, dinilai penting untuk memproduksi dan mendistribusi narasi moderat di instansi masing-masing.

Hal itu mendorong BNPT untuk mengadakan pelatihan yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

"Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan para peserta, terutama dalam bidang kehumasan agar dapat turut berpartisipasi aktif dalam produksi dan distribusi narasi moderat sekaligus bekerjasama bahu-membahu secara sinergis dalam menangani konten radikal," jelas Ibnu.

Sebagai informasi, pelatihan itu diikuti 50 orang peserta yang terdiri atas pelaku kehumasan dari berbagai Kementerian dan Lembaga, seperti BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Diskominfo DKI), Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), Kejaksaan Agung, Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Pusat Pelaporan dan Analisis Traksaksi Keuangan (PPATK), Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Pertahanan (Kemham), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), dan Kementerian Sosial (Kemensos).