Badan Bahasa Gelar Diseminasi Kepakaran Pembinaan Lembaga

Jakarta, InfoPublik - Layanan Ahli Bahasa merupakan salah satu layanan kebahasaan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Oleh karenanya, agar layanan ini lebih tersosialisasikan dengan baik kepada lembaga/instansi pengguna layanan dan masyarakat, Badan Bahasa menggelar Diseminasi Kepakaran Pembinaan Lembaga: Layanan Ahli Bahasa Tahun 2023 di Hotel Nuanza, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/4/2023).

Kepala Badan Bahasa, E. Aminudin Aziz mengatakan bahwa pihaknya mengejawantahkan Trigatra Bangun Bahasa ke dalam tiga program prioritas, yaitu pelindungan bahasa dan sastra; literasi kebahasaan; dan internasionalisasi bahasa Indonesia. Produk dan layanan tiga program prioritas tersebut tersedia dalam aplikasi Halo Bahasa.

“Oleh karena itu, bagi seluruh masyarakat Indonesia, mari, segera memanfaatkan produk dan layanan dari Badan Bahasa yang terdapat dalam Halo Bahasa,” imbau E. Aminudin Aziz, seperti dikutip dalam rilis Kemendikbudristek di Jakarta, Selasa (18/4/2023).

Adapun  fitur-fitur layanan kebahasaan dan kesastraan Halo Bahasa, yaitu KBBI V, Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan, EYD V, Sipebi, Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia, BIPA Daring, Korpus Indonesia (KoIn), Buku Digital (BUDI), Ensiklopedia Sastra Indonesia, UKBI Adaptif Merdeka, Padanan Istilah (Pasti), serta Layanan Ahli Bahasa.

Aminudin menambahkan bahwa kemitraan Badan Bahasa dengan Komisi X DPR RI bertujuan untuk membentuk sinergi antarlembaga pemerintahan, yakni Kemendikbudristek dengan lembaga di program parlemen, seperti DPR. Ia mengatakan, DPR merupakan wakil rakyat yang perlu mengetahui layanan kebahasaan yang kemudian diharapkan untuk menyampaikan informasi layanan tersebut kepada konstituennya. “Sinergisitas ini sekaligus menjadi praktik baik penyampaian kebahasaan dan kesastraan dan akuntabilitas dari pemerintah kepada masyarakat,” imbuhnya.

Diseminasi yang dibuka oleh Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda ini dihadiri oleh 100 orang peserta. Peserta tersebut merupakan pejabat dan staf Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat (BBPJB); kepala sekolah, guru, akademisi, musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), kelompok kerja guru, praktisi pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, komunitas sastra, komunitas literasi, dan media lokal di Kabupaten Bekasi; duta bahasa serta masyarakat umum.

Lebih lanjut Syaiful menerangkan bahwa pembelajaran kesusastraan, bahasa ibu, serta bahasa Indonesia yang dilakukan sejak dini kepada peserta didik amatlah penting guna meningkatkan kreativitas dan imajinasi anak. Menurutnya, makin tinggi literasi kesusastraan seseorang maka makin tinggi pula kreativitas dan daya imajinasinya.

Syaiful menegaskan bahwa sebagai mitra, DPR RI mendukung secara penuh praktik baik pelaksanaan program kebahasaan dan kesastraan yang dilakukan oleh Badan Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa yakni “Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing” yang berakar dari sastra dan bahasa ibu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan keluarga. “Sastra sebagai pendorong daya imajinasi, bahasa ibu sebagai identitas dan jati diri, bahasa Indonesia menjadi pemersatu bangsa dan negara Indonesia,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala BBPJB, Herawati mengutarakan bahwa ahli bahasa adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kebahasaan dan memenuhi kriteria tertentu yang ditandai dengan sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa. Sedangkan Layanan Ahli Bahasa meliputi penyuluhan kebahasaan, penyuntingan, penerjemahan, dan layanan ahli bahasa dalam ranah hukum.

Layanan Fasilitasi Ahli Bahasa merupakan layanan penyediaan/pengiriman ahli bahasa kepada lembaga/instansi berdasarkan surat permohonan. Kegiatan fasilitasinya dapat dilaksanakan secara daring ataupun luring. Dalam ranah hukum, Layanan Ahli Bahasa oleh Badan Bahasa terbagi menjadi dua, yaitu layanan ahli bahasa  ranah hukum dalam peraturan perundangan-undangan dan layanan ahli bahasa ranah hukum dalam peradilan.

Selanjutnya, layanan ahli bahasa ranah hukum dalam peradilan adalah layanan kebahasaan oleh ahli bahasa yang ranahnya berkaitan dengan tindak pidana/perdata serta bertugas untuk memberikan keterangan kebahasaan dalam penegakan hukum, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun di lembaga peradilan.

Kemudian, layanan ahli bahasa ranah hukum dalam perundang-undangan adalah layanan kebahasaan oleh ahli bahasa peraturan perundang-undangan yang bertugas memberikan pendampingan bahasa dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.

Sederhananya, Herawati menjelaskan bahwa tugas ahli bahasa dalam peradilan adalah memberikan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai peradilan, berkenaan dengan penanganan perkara hukum yang melibatkan barang bukti data kebahasaan. “Keterangan ahli bahasa ranah hukum itu diharapkan dapat membantu hakim dalam mengambil putusan,” tekannya.

Herawati melanjutkan bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan memerlukan ahli bahasa guna meningkatkan kompetensi berbahasa para perancang peraturan perundang-undangan dan sekaligus mendampingi para perancang dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan di lembaga legislatif pun diperlukan bantuan ahli bahasa untuk menyelaraskan penggunaan bahasanya.

Fasilitasi ahli bahasa oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra mengutamakan pelayanan di daerah Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan di luar wilayah tersebut ditangani oleh UPT Badan Bahasa sesuai dengan daerah permohonan. Bagi instansi/lembaga dan masyarakat umum yang membutuhkan Layanan Ahli Bahasa dapat menyampaikan kebutuhannya dengan bersurat kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Surat tersebut dikirimkan melalui pos-el: pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id atau agenda.pusbin@gmail.com.

Sumber Foto: Kemendikbudristek