Jakarta Optimalkan Infrastruktur dan Modifikasi Cuaca Hadapi Cuaca Ekstrem

Jakarta, InfoPublik – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengungkapkan langkah-langkah strategis yang diambil oleh Pemprov DKI dalam menghadapi cuaca ekstrem dan potensi banjir yang diperkirakan akan melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah modifikasi cuaca dan optimalisasi infrastruktur pengendalian banjir.

Teguh Setyabudi menyampaikan hal itu saat menghadiri rapat koordinasi pimpinan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024). Rapat tersebut membahas antisipasi dampak curah hujan ekstrem yang diprediksi terjadi pada Desember 2024 hingga Januari 2025.

Teguh Setyabudi menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mengantisipasi banjir akibat cuaca ekstrem. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan seluruh infrastruktur penanganan banjir, yang memungkinkan genangan air surut lebih cepat dan lebih efektif.

"Dalam rapat ini, kami mendapatkan arahan dari pemerintah pusat dan lembaga terkait untuk menghadapi cuaca ekstrem dan antisipasi banjir. Kami siap mengikuti arahannya, dan kami juga siap bersinergi serta berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk menghadapi musim penghujan ini, termasuk mengoptimalkan infrastruktur penanganan banjir yang sudah tersedia," ungkap Teguh Setyabudi.

Menurutnya, infrastruktur penanganan banjir yang ada, seperti saluran makro di DKI Jakarta, mampu menampung curah hujan hingga 150 mm per hari. Namun, jika curah hujan melebihi 250 mm per hari, infrastruktur ini akan kewalahan. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta bersama BMKG dan BNPB melakukan modifikasi cuaca yang telah dilakukan pada 7-9 Desember 2024 dan akan terus dilakukan secara bertahap hingga awal 2025.

Teguh menambahkan, anggaran untuk modifikasi cuaca sudah disiapkan melalui pos anggaran rutin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta sebesar Rp4,3 miliar. Namun, apabila anggaran tersebut habis, Pemprov DKI Jakarta siap menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT), yang akan segera dikoordinasikan dengan BNPB.

"Jika kami menggunakan dana BTT, maka kami harus mengeluarkan status kondisi darurat. Namun, dengan dana yang masih cukup, kami siap melanjutkan modifikasi cuaca hingga akhir tahun, dan kami juga telah menganggarkan untuk RAPBD 2025," tegasnya.

Sebagai bagian dari antisipasi dampak banjir, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menghadapi banjir. Evakuasi dini diharapkan dapat dilakukan secepatnya untuk meminimalkan dampak bencana.

Teguh Setyabudi juga mengungkapkan, apabila banjir terjadi pada hari kerja atau weekday, Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan kebijakan Work From Home (WFH), baik untuk siswa sekolah maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta. "Mudah-mudahan kebijakan ini bisa diterapkan di kementerian dan lembaga juga, karena banjir saat weekday memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan saat weekend," jelas Teguh.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi curah hujan yang tinggi perlu terus ditingkatkan, terutama di wilayah Sumatra, Jawa, hingga Nusa Tenggara Timur. Langkah-langkah antisipasi di seluruh daerah, termasuk Jabodetabek, sangat penting untuk meminimalkan dampak banjir. Ini meliputi modifikasi cuaca, optimalisasi infrastruktur, dan pembentukan posko bersama untuk koordinasi real-time.

“Modifikasi cuaca yang dilakukan antara BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah merupakan langkah utama. Modifikasi cuaca tidak menghilangkan hujan, tetapi mengurangi intensitasnya, sehingga beban pada infrastruktur dapat diminimalkan. Infrastruktur yang ada harus diperbaiki, dirawat, dan dioptimalkan,” ujar Pratikno.

Pratikno juga menambahkan, jika banjir tetap terjadi, pemerintah telah menyiapkan langkah tanggap darurat, termasuk pemetaan titik-titik rawan banjir dan penyediaan posko bantuan. “Basarnas, Pemprov DKI, dan kementerian terkait sudah memetakan lokasi rawan banjir dan memastikan kesiapan infrastruktur serta personel di lapangan,” tutup Pratikno.