Tingkatkan Efektivitas Pelayanan Publik, Menkominfo Lantik Enam Pejabat Baru

Jakarta, InfoPublik – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate meminta jajarannya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan bekerja secara cepat, adaptif dan responsive terhadap perkembangan teknologi

Demikian dikatakannya saat melantik dan mengambil sumpah enam pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemkominfo, Senin (9/1/2023) di Jakarta.

“Saya selalu mengingatkan bahwa sebagai leading sector transformasi digital, Kementerian Kominfo dituntut untuk bekerja secara cepat, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi yang kian tidak terprediksi,” Johnny.

Meski begitu, Menkominfo menekankan kepada pejabat barunya bahwa kecepatan bekerja tersebut harus diimbangi dengan ketepatan, akuntabilitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Sehingga kita dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, kredibel, dan akuntabel,” imbuh dia.

Para pejabat yang baru dilantik antara lain, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Sesditjen SDPPI), Wayan Toni Supriyanto; Direktur Pos, Ditjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI), Gunawan Hutagalung; Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Syaharuddin; Inspektur I, Ivan Santoso; Inspektur III, Fajar Budiantoro; dan Inspektur IV, Nizam.

Kepada Sesditjen SDPPI yang baru, Menkominfo menegaskan bahwa yang bersangkutan mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen SDPPI.

Oleh karenanya Wayan diminta dapat mendukung manajemen dan teknis di lingkungan SDPPI guna mengakselerasi pencapaian program prioritas, seperti farming dan refarming spektrum frekuensi, sistem monitoring frekuensi radio dan pengembangan balai besar pengujian perangkat telekomunikasi.

Sementara kepada Direktur Pos, Johhny juga meminta pembenahan dan penguatan tugas khususnya pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelayanan perizinan, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas Pos, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP)  penyelenggaraan di bidang izin penyelenggaraan Pos.

“Terlebih di tengah disrupsi digital saat ini, Direktorat Pos harus berinovasi secara optimal agar sektor Pos dapat terus relevan di tengah perkembangan zaman,” kata Menteri Johnny.

Sedangkan kepada Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Syaharuddin, akan mempunyai tugas melaksanakan pengujian alat atau perangkat telekomunikasi.

Sebagai salah satu program prioritas Ditjen SDPPI, Johnny secara khusus meminta agar pengembangan BBPPT harus dilakukan secara progresif guna menciptakan balai pengujian yang andal dan mengadopsi teknologi terkini dalam pelaksanaannya.

“(pengembangan BBPPT harus dilakukan) mengingat jumlah alat dan perangkat telekomunikasi di Indonesia jumlahnya terus meningkat dan teknologinya juga makin canggih,” jelas dia.

Pada kesempatan tersebut, Menkominfo pun menyoroti dinamika yang terjadi beberapa bulan terakhir di salah satu satuan kerja Kominfo terkait akuntabilitas.

Untuk itu, dia meminta Inspektur IV, Nizam; Inspektur I, Ivan Santoso; dan Inspektur III, Fajar Budiantoro, agar secara serius melakukan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan.

“Pengawasan intern dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja sesuai penugasan masing-masing,” tandas Menteri Johnny.

Foto: Biro Humas Kemkominfo