Menaker Dukung Kerja Sama Vokasi Kadin Jerman-Indonesia

Jakarta, InfoPublik - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dakhiri menyambut positif langkah kerja sama antara Kadin Jerman-Kadin Indonesia, termasuk dukungan dari pemerintah Jerman dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.

Hanif berharap dukungan tersebut terus dikembangankan oleh kedua pihak di masa depan. "Pokoknya, pemerintah akan support full kerja sama ini. Mudah-mudahan kerja sama ini bisa meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia," kata Hanif saat memberikan sambutan pada acara simposium "Pendidikan Vokasi (Kejuruan) Sistem Ganda yang Berorientasi Pada Praktik Peluang Bagi Indonesia" di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (31/10/).

Turut hadir dalam acara simposium tersebut diantaranya Wakil Dubes Jerman Hendrik Berkeling, Wakil Ketua Umum bidang kebijakan moneter, fiskal dan publik Raden Pardede, Ketua Apindo Anton J. Supit, Deputi Bidang kordinasi Ekonomi Kreatif Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin.

Hanif menjelaskan, pendidikan vokasi menjadi penting karena, pertama agar seluruh input pengembangan SDM baik melalui skema pendidikan dan pelatihan benar-benar dengan driven. Kedua memiliki terobosan dalam percepatan pembangunan SDM atau peningkatan kompetensi dari tenaga kerja. Ketiga sesuai postur angkatan kerja yang masih didominasi oleh lulusan SD/SMP.

Namun dia mengakui masalah yang dihadapi vokasi saat ini adalah persoalan akses dan mutu vokasi masih sangat terbatas. Idealnya dimanapun manusia Indonesia berada, harus memperoleh akses pelatihan kerja, vocasional training secara berkualitas.

Menaker berpendapat hingga saat ini akses masih menjadi persoalan. Kalau pun ada, mutunya sudah kedaluarsa dan tidak bisa menyesuaikan kebutuhan pasar kerja saat sekarang. "Jadi, akses dan mutu vokasi masih menjadi masalah. Jadi ini harus digenjot dan diperkuat di seluruh Indonesia," katanya.

Persoalan lain, lanjut Hanif adalah image pelatihan vokasi masih dipandang sebagai second class, tidak bergengsi dan tidak keren. Masyarakat masih lebih memilih anaknya masuk ke pendidikan umum di perguruan tinggi dibandingkan ke Politeknik atau vokasional.

"Jadi orientasinya kita harus diubah yang formalistik dan akademik, Karena tidak nyambung dengan kebutuhan industri," ujarnya. Seharusnya kata Menaker, negara Indonesia bisa berkaca dari pengalaman di Jerman dan negara-negara Skandinavia yang berhasil melakukan pembangunan ekonomi melalui kontribusi vokasi. Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di negara Eropa berhasil menggenjot pembangunan ekonomi secara optimal.

"Inilah yang perlu dan bisa dilakukan ke depan di Indonesia," katanya. Hanif meyakini, apabila pendidikan dan pelatihan vokasi telah dipercaya, maka akan vokasi akan berkembang di Indonesia. Rekruitmen dari dunia usaha juga harus mulai mendasarkan diri dari basis kompetensi sehingga pemuda punya harapan. Ketika dunia usaha mau buka rekruitmen berbasis kompetensi, tidak melulu pada ijazah, pasti akan membantu merubah image vokasi sebagai second class," beber Hanif.

Lebih jauh, dikatakannya, Kemnaker bersama Apindo telah melakukan kerja sama dalam program pemagangan. Direncanakan pada 2018 nanti, akan ada 400 ribu pemuda yang akan ikut program pemagangan.

Rt"Kita menyiapkan 4000 mentor dan 4000 instruktur untuk bantu pemagangan. Mentor dan instruktur dibutuhkan untuk membantu para pemagang benar-benar bisa menguasai kompetensi," tukas Hanif.