:
Oleh Tri Antoro, Sabtu, 12 Agustus 2017 | 00:05 WIB - Redaktur: Juli - 209
Jakarta, InfoPublik - Kementerian PUPR berupaya mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia agar berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat diberbagai wilayah.
"Membangun infrastruktur tidak serta merta mengurangi kesenjangan, karena harus bersamaan dan menjadi bagian dari pengembangan wilayah dan kawasan," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui siaran pers, Jumat (11/8).
Menurutnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat ini tengah gencar dilakukan oleh pemerintah akan memberikan kontribusi perekonomian masyarakat. Karena saat ini kesenjangan pembangunan antar kawasan masih tinggi sehingga berpengaruh pada taraf hidup masyarakat.
“Tanpa diikuti dengan pengembangan sektor-sektor produktif dalam kawasan, kesenjangan akan semakin lebar," kata Basuki.
Demi mendukung pengembangan wilayah dan kawasan tersebut, lanjut Basuki, pihaknya akan menekankan perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR terpadu berbasis kewilayahan dengan menyiapkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Konsep perencanaan WPS tersebut akan menciptakan integrasi pembangunan infrastruktur di dalam suatu kawasan, salah satunya dengan terciptanya konektivitas multi-moda.
Integrasi pembangunan infrastruktur PUPR secara khusus ditujukan untuk mendukung 17 kawasan industri prioritas dan 10 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dimana 3 KSPN ditetapkan sebagai prioritas , 12 kawasan metropolitan, 40 kawasan pedesaan prioritas, 13 Provinsi Lumbung Pangan Nasional, dan pengembangan kawasan perbatasan.
“Semua kawasan ini harus kami dukung dengan pembangunan infrastruktur PUPR,” katanya.