:
Oleh Yudi Rahmat, Selasa, 9 Mei 2017 | 10:23 WIB - Redaktur: Juli - 737
Jakarta, Infopublik - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Rosarita Niken Widiastuti meminta Pranata Humas di lingkungan Ditjen IKP proaktif.
Hal ini menurutnya karena Government Public Relation (GPR) perlu kerja ekstra dalam mengimplementasikan strategi, dan komunikasi untuk menyampaikan informasi - informasi dari pemerintah dan hal ini wajib.
"Mengapa dikatakan wajib, karena informasi merupakan hak asasi manusia seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945, Pasal 28F setiap orang berhak mendapatkan informasi," katanya saat membuka Bimbingan Teknis Pemanfaatan Media Digital dalam Pelayanan Informasi dan Komunikasi di Bogor, Senin (8/5).
Menurutnya Kementerian yang diamanatkan untuk melaksanakan Pasal 28F UUD 1945 tersebut ada pada Kemkominfo. Selain itu sebagai koordinator dalam pelaksanaan Inpres No.9/2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Kemkominfo tidak bekerja sendiri tapi dibantu oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki pranata humas.
Lebih lanjut dikatakan, adanya Inpres tersebut juga meminta agar semua pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat.
Niken berharap, pranata humas bisa menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas GPR ini. Selain itu keberadaan pejabat fungsional pranata humas tidak boleh dianggap remeh dalam peran dibidang pelayanan informasi dan komunikasi.
"Dalam menjalankan tugas dan fungsi Government Public Relation, Pranata Humas harus menjadi ujung tombak dalam menyebarluaskan program pemerintah yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan pemerintah untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.
Disamping itu, Pranata Humas harus bisa meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dibidang pelayanan informasi dan kehumasan tidak lagi dengan cara-cara yang biasa tapi harus dengan cara yang luar biasa (out of the box).
