Beranda
Nasional Sosial & Budaya
DPR Soroti Peran Kementerian LHK Atasi Bencana Alam

DPR Soroti Peran Kementerian LHK Atasi Bencana Alam

Oleh Tri Antoro, Rabu, 5 April 2017 | 20:50 WIB - Redaktur: Juli - 382

Jakarta, InfoPublik - DPR RI menyoroti peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam menangani potensi bencana alam, akibat kerusakan alam yang terkait dengan kelalaian manusia.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (5/4), antara DPR dengan Menteri LHK Siti Nurbaya tentang pembahasan hasil kunjungan kerja (kunker) Komisi IV beberapa waktu lalu.

"Provinsi Gorontalo, daerah rawan banjir, maka perlu perhatian dari pemerintah. Kemudian, bencana Kabupaten Ponorogo, DAS sungai Bengawan Solo, dan penanganan kerusakan terumbu karang di Kabupaten Raja Ampat," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron.

Menurutnya, masih banyak daerah rawan bencana alam yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar meminimalkan dampak bencana.

Tak hanya itu, DPR juga mengimbau Menteri LHK Siti Nurbaya mewaspadai potensi kebakaran hutan yang rawan dilakukan oleh oknum di Sumatera dan Kalimantan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan secara garis besar persoalan terkait dengan penanganan bencana alam. Menurutnya, pemerintah segera akan menindaklanjuti bersama dengan jajaran terkait.

Siti melanjutkan, untuk pencegahan kebakaran hutan yang rawan terjadi, pihaknya telah bekerja sama dengan aparat penegakan hukum.

"Kementerian LHK bersama KPK sudah mengikuti perkembangan dari tahun 2012. Ini persoalan sudah kumulatif soal hutan ilegal," kata Siti.

Dia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi mencegah terjadinya potensi kebakaran hutan. "Pemda harus terlibat untuk mengawasi bersama-sama," pungkasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.