:
Oleh G. Suranto, Jumat, 17 Maret 2017 | 15:23 WIB - Redaktur: Juli - 2K
Jakarta, InfoPublik – Dinas Sosial DKI Jakarta menerima kunjungan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya untuk membahas kebijakan Pemerintah DKI dalam Bantuan Non Pangan Non Tunai (BPNT).
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Agustin Poliana mengatakan, DKI Jakarta menjadi salah satu kota yang melakukan penyaluran program BNPT selain Surabaya.
“Kami juga ingin melihat bagaimana kebijakan Pemda DKI dalam pelaksanaan BNPT. Pelaksanaan di lapangan seperti apa,” kata Agustin saat mengunjungi kantor Dinsos DKI Jakarta, Jumat (17/3).
Menurutnya, di Surabaya memiliki permasalahan terkait data penerima program. Maka pihaknya ingin bertukar informasi bagaimana penyelesaian permasalahan yang timbul di lapangan.
Semantara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos DKI Jakarta Susy Dwi Harini mengatakan, program BNPT menjadi salah satu ujung tombak pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta.
“Penerima program ini merupakan warga miskin yang nantinya dapat mencairkan bantuan non tunai melalui e-Warong dan agen Bank,” kata Rini.
Bantuan itu, kata dia, senilai Rp110.000 per bulan, per keluarga penerima manfaat. Nanti penerima BNPT bisa menukarkan dengan beras 10 kg yang seharga Rp8.500 per kg, dan gula 2 kg yang seharga Rp12.500 per kg.
Berdasarkan data kemiskinan yang dimiliki Dinsos, saat ini ada 214.249 Keluarga Penerima Program by name by address yang akan mendapatkan BNPT. Data itu telah diserahkan ke Kementerian Sosial agar mereka mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera.