:
Oleh Tri Antoro, Kamis, 16 Maret 2017 | 06:48 WIB - Redaktur: Juli - 173
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah diharapkan merespon kesenjangan ekonomi yang menempatkan Indonesia pada posisi 4 tertinggi di dunia.
Berdasarkan laporan Tahunan 2016 Credit Suisse 3 bulan lalu mengumumkan kesenjangan ekonomi Indonesia 49,3 persen ranking 4 tertinggi dunia sesudah Rusia, India dan Thailand. "Itu 'lampu kuning' yang harus kita respons segera sebagai bangsa dengan gerakan ekonomi kerakyatan yang nyata," ujar Politisi Ali Wongso Sinaga di Grand Indonesia Jakarta, Rabu (15/3).
Menurut dia, sejak Orde Baru gerakan ekonomi kerakyatan dengan berbagai nama dan model sudah ada. Tetapi kesenjangan ekonomi meningkat kumulatif. Penyebabnya ialah masih lemahnya akses permodalan bagi warga miskin, selain perlunya penguatan teknologi produksi, manajemen dan market bagi usaha-usaha kecil rakyat.
"Perbankan nasional belum dapat menjawab kebutuhan akses permodalan bagi warga miskin," kata dia.
Ali mengajak, seluruh komponen masyarakat dapat memanfaatkan lembaga pinjaman dana bergulir (LPDB) untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Dengan menggunakan langkah tersebut akan berpotensi menguatkan sendi-sendi perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.
"LPDB perkuat kehadiran negara gerakkan terobosan ekonomi kerakyatan dengan memberi akses permodalan yang aman bagi warga miskin," pungkas Ali.