:
Oleh Yudi Rahmat, Selasa, 7 Maret 2017 | 16:47 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 559
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah melalalui Kementerian Pertahanan, terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk di dalamnya pemenuhan kesejahteraan Veteran.
Menurut Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu, hak dan kewajiban Veteran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI. "Komitmen ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pengabdian dan perjuangan para Veteran RI," kata Ryamizard saat membuka dan memberikan sambutan pada acara Sarasehan Keveteranan Republik Indonesia Tahun 2017, di kantor Kemhan, Jakarta. Selasa (7/3).
Menhan mengatakan bahwa meneruskan perjuangan para pendahulu merupakan penghormatan yang paling utama bagi para Veteran. Di samping itu tentunya melalui pemberian penghargaan oleh pemerintah dan negara. Karena, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya.
Sebagai upaya untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada Veteran RI, Kemhan pada tahun 2016 telah menyelesaikan penyusunan peraturan dan perundang-undangan yaitu: Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tanda Kehormatan Veteran RI dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penetapan Kecacatan, Pemberian Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat Serta Alat Bantu Tubuh Bagi Veteran RI.
Selain itu, telah selesai pula Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tunjangan Veteran, Tanda Kehormatan, Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Bagi Janda, Duda Serta Yatim Piatu Veteran. “Peraturan dan perundang-undangan tersebut nantinya akan bermuara pada pemberian hak dan peningkatan kesejahteraan Veteran maupun ahli warisnya, " jelas Menhan.
Pada kesempatan tersebut, Menhan menyampaikan apresiasi atas diadakannya kegiatan Sarasehan Keveteran RI ini, di samping untuk menjalin silaturahmi antar para Veteran dengan generasi penerus, juga diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi serta sinergitas dalam pelestarian nilai-nilai perjuangan bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang kuat dan kokoh.
“Sarasehan ini juga diharapkan menjadi sarana yang sangat efektif untuk tercapainya komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar Kementerian dan Lembaga guna mewujudkan kelancaran hak-hak Veteran RI," tambah Menhan.
Kegiatan Sarasehan Keveteranan Republik Indonesia Tahun 2017 dihadiri kurang lebih 125 orang peserta dari DPP LVRI dan DPD LVRI, pejabat Kemhan dan instansi/lembaga terkait serta pejabat TNI yang membidangi Keveteranan Republik Indonesia.