BPJS Kesehatan Perkuat Posisi Kelembagaan di Mata Internasional

:


Oleh Putri, Kamis, 2 Maret 2017 | 16:48 WIB - Redaktur: Juli - 459


Jakarta, InfoPublik - BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Joint Learning Network (JLN) For Universal Health Coverage Indonesia, dalam penyelenggaraan JLN International Workshop dan Site Visit (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) bertema Current Update of Primary Care Development: Lesson Learned Accross Countries di Yogyakarta, Kamis (2/3).

Indonesia telah mengimplementasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional -Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS)  yang memungkinkan setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan akses dan jaminan saat mendapatkan pelayanan kesehatan.

Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan, kehadiran program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan bisa dikatakan sebagai epicentrum baru bagi jaminan kesehatan dunia. Diusia yang keempat, program ini telah meng-cover hampir 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

"Negara lain butuh waktu cukup lama untuk mencapai UHC misalnya Korea Selatan yang butuh waktu 26 Tahun, Jerman 127 tahun, Belgia 118 tahun. Dan di tahun 2017, menjadi momentum bagi BPJS Kesehatan untuk memperkuat posisioning kelembagaan kepada mitra internasional,” jelasnya.

Sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan pemerintah pada 1 Januari 2019, diharapkan seluruh penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS atau cakupan Semesta/Universal Health Coverage.

Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, sesuai Undang-Undang BPJS Kesehatan dapat membangun kerja sama strategis dengan lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri. Sehubungan dengan hal itu

JLN adalah komunitas praktisi dan pembuat kebijakan dari berbagai negara yang bertujuan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan untuk mengembangkan sistem maupun sumber daya yang diharapkan mampu menjawab tantangan praktis reformasi sistem kesehatan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Komunitas JLN terdiri dari para pemimpin dari kementerian lembaga pembiayaan kesehatan nasional  dan lembaga pemerintah lainnya di 27 negara di Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin dan Timur Tengah.