:
Oleh Juliyah, Selasa, 17 Januari 2017 | 02:10 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 251
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah fokus kepada upaya pemerataan kesejahteraan pada tahun ini dengan cara mengurangi angka kesenjangan. Upaya pemerataan tersebut akan diwujudkan melalui empat program utama.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani menjelaskan, empat program yang dimaksud yaitu redistribusi aset dan legalisasi tanah, perkuatan akses permodalan untuk rakyat, perluasan keterampilan melalui program kejuruan dan vokasi, serta perluasan bantuan langsung melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Hal tersebut berdasarkan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna, 4 Januari 2017 lalu. Diharapkan seluruh menteri di bawah koordinasi Kemenko PMK untuk fokus pada hal yang menjadi konsentrasi pembangunan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu mengurangi kesenjangan, revitalisasi vokasi, dan perluasan KIP dan KIS," katanya usai rapat koordinasi pelaksanaan program 2017 bidang PMK khususnya bidang pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jakarta, Senin (16/1).
Ia menjelaskan sejumlah program terkait bidang pendidikan, sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan pemantapan pada program GN-AKSA, Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) dan Perluasan Kota Layak Anak.
Menurut Meneg PP dan PA, Yohana Yambise, Kemen PP akan terus mensosialisasikan program three ends yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan.
Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan, Kemendikbud akan fokus pada program penguatan pendidikan pancasila, pemerataan distribusi KIP, dan revitalisasi SMK dan perbaikan sejumlah kelas yang rusak.
Pihaknya menargetkan sebanyak 150 kelas rusak berat atau sekitar 52 ribu sekolah akan direvitalisasi pada 2017 dengan sistem swakelola. Dalam hal ini nantinya pihak sekolah tidak perlu membuat proposal untuk mendapatkan dana merenovasi gedung sekolah yang rusak. "Kalau menunggu membuat proposal kan lama, Tim Kemdikbud yang akan turun langsung untuk memverifikasi dan melihat sekolah-sekolah yang rusak," ujarnya.
Sementara Kementerian Sosial, menurut Mensos Khofifah Indar Parawansa tahun ini akan lebih fokus pada pemantapan Program Keluarga Harapan (PKH), juga penyeleranggaran Bansos Non tunai melalui E-Warong, pemantapan penyaluran rastra, dan pemantapan basis data terpadu.
Tahun ini Kementerian Sosial menargetkan tiga juta warga akan menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) non tunai, bantuan akan disalurkan melalui aplikasi e-Warong.