Pengamat Nilai Pengelolaan Pendidikan Butuh Kesinambungan

Jakarta, InfoPublik - Pengelolaan pendidikan dari tingkat pusat ke daerah dinilai tidak ada kesinambungan. Akibatnya, antara program pusat dan daerah tidak matching, serta menimbulkan konflik.

"Kalau saya katakan, managemen pendidikan di Indonesia konsepnya tidak menyeluruh. Itu sebabnya terjadi kisruh pengalihan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Banyak kabupaten/kota menolak," tutur pengamat pendidikan, Indra Charismiadji di Jakarta, Kamis, (5/1).

Indra mengatakan, jika pemerintah pusat punya konsep pendidikan yang jelas, masing-masing kabupaten/kota dan provinsi tidak akan membuat program pendidikan sendiri-sendiri. Akhirnya ada yang kelebihan dan lainnya malah tidak tersentuh. Daerah surplus bisa menggratiskan SPP. Sedangkan daerah minus malah tetap menarik biaya sekolah.

"Saya sudah bertemu Mendikbud Muhadjir Effendi, dan saya menyarankan agar Kemendikbud membuat blueprint. Dengan blueprint, Kemendikbud ibaratnya jadi arsiteknya, daerah jadi kontraktornya. Jadi nggak ngawur dalam mengelola pendidikan," tegasnya.

Dengan blueprint kata dia, tidak ada lagi daerah yang membuat program pendidikan sendiri-sendiri. Pemda hanya menjalankan program pendidikan yang ditetapkan Kemendikbud.

Ini tinggal niat dari pembuat kebijakan mau dibuat desain pendidikan seperti apa. Kalau tidak berubah, ya sudah begini nasib pendidikan. Akhirnya yang dibahas cuma belanja-belanja pendidikan. Saya berharap, kita punya blueprint pendidikan agar arah dan tujuannya jelas, pungkas Indra.