Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Kebutuhan Inovator Dipenuhi Melalui SMK

Kebutuhan Inovator Dipenuhi Melalui SMK

Oleh Astra Desita, Kamis, 24 November 2016 | 17:42 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 249

Jakarta, InfoPublik - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, mengatakan kebutuhan inovator di Indonesia nantinya akan dipenuhi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

"Untuk memaksimalkan penciptaan lulusan SMK berkualitas, pembelajaran di sekolah perlu memberikan ruang pilihan kegiatan dan aktivitas yang mengembangkan keragaman bakat dan minat siswa," kata Hamid dalam acara penganugerahan pemenang "SMK Inclusive Innovation Challenge 2016" di Jakarta, Kamis, (24/11).

Inovasi dan kewirausahaan perlu ditumbuhkembangkan sejak dini di SMK. Kemendikbud juga tengah menyiapkan perubahan bagi sekolah kejuruan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah kewajiban bagi SMK untuk memiliki rekan dari industri sebagai respons tantangan masa depan. "Kalau tidak punya rekan industri lebih baik menjadi SMA saja," tutur Hamid.

Tujuan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di SMK ada dua, yaitu agar lulusannya dapat langsung bekerja di industri atau bekerja secara mandiri. "Untuk memenuhi kebutuhan industri, kurikulum SMK akan dibuat lebih fleksibel menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dari pihak industri," katanya.

Selain itu kata dia, upaya kewirausahaan di SMK harus didukung agar jumlah sekolah kejuruan yang bertambah banyak tidak menambah pula pengangguran.

"Kami tingkatkan terutama kapasitas guru teknik informatika dan komputer (TIK) untuk mendukung upaya pemerintah mewujudkan ekonomi digital dengan target 1.000 perusahaan start-up baru sampai 2019," pungkasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.