Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Pelatnas Tenis Lapangan Sea Games 2017 Mulai Desember

Pelatnas Tenis Lapangan Sea Games 2017 Mulai Desember

Oleh Astra Desita, Rabu, 23 November 2016 | 21:59 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 313

Jakarta, InfoPublik - Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia akan mulai pemusatan pelatihan nasional menjelang Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEA Games) 2017 pada Desember 2016 hingga awal Agustus 2017.

"Kami akan mulai pada Desember karena pada akhir November ini akan ada tiga seri turnamen Men's Future di Jakarta," tutur Wakil Sekretaris Jenderal PP Pelti Goenawan Tedjo di Jakarta, Rabu (23/11).

Menurut Goenawan sebanyak sembilan atlet tenis nasional telah mendapatkan surat keputusan pelatnas dari Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima). Sembilan petenis itu adalah Christopher Rungkat, David Agung Susanto, Sunu Wahyu Trijati, Aditya Hari Sasongko, dan Anthony Susanto untuk atlet-atlet putra. Sedangkan empat atlet putri terdiri dari Beatrice Gumulya, Jessy Rompies, Lavinia Tananta, dan Aldila Sutjiadi.

"Kami juga punya nama-nama atlet yang masuk daftar atlet potensial seperti Wisnu Adi Nugroho dan Deria Nur Haliza," katanya.

Goenawan mengatakan, meskipun terdapat sejumlah atlet yang masuk daftar atlet potensial, komposisi tim yang akan turun pada SEA Games 2017 di Malaysia akan ditentukan jelang Agustus.

"Kami akan melihat siapa-siapa yang paling siap untuk bertanding dan kami berharap para atlet masih akan berlatih bersama terutama menuju Piala Davis dan Piala Fed 2017," tuturnya.

Para atlet pelatnas Pelti itu akan berlatih di bawah asuhan pelatih kepala Suharyadi, pelatih putra Andrian Raturandang, dan pelatih putri Sri Utaminingsih.

Tim Tenis Indonesia, kata dia, akan menghadapi persaingan ketat dari tim Filipina, selain tim Thailand yang meraih enam medali emas dalam SEA Games 2015 di Singapura.

"Filipina punya pasangan atlet ganda putra yang sekarang menempati peringkat 10 besar dunia. Atlet-atlet putra mereka memang bagus. Tapi di kelompok putri, Thailand punya atlet-atlet yang bagus," tuturnya.

Goenawan masih optimistis tim tenis Merah-Putih dapat menyumbang dua medali emas dalam SEA Games 2017 walaupun akan menghadapi persaingan ketat dari Thailand dan Filipina.

"Kami berencana mengikuti turnamen uji coba untuk tim nasional. Tapi, kami masih harus membicarakannya dengan pelatih dan pengurus," katanya.

Tim putra tenis Indonesia juga akan berlaga pada Piala Davis 2017 menghadapi tim Filipina pada Februari. Sedangkan tim putri Merah-Putih akan turun pada Piala Fed 2017 pada Juli di Tajikistan.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.