Beranda
Nasional Sosial & Budaya
DKI - PLN Akan Buat Kerja Sama Pembayaran Listrik

DKI - PLN Akan Buat Kerja Sama Pembayaran Listrik

Oleh G. Suranto, Rabu, 23 November 2016 | 21:42 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 178

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan membuat perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk proses pembayaran dan jaminan tidak akan ada lagi pemutusan listrik di sekolah.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, kerja sama ini dilakukan agar pemutusan listrik seperti di delapan sekolah tersebut tidak terulang kembali. Ke depan pembayaran listrik tidak akan dilakukan per bulan.

“Ini untuk menjaga ke depan agar jangan terulang kembali, maka saya sudah langsung perintahkan pada Biro Tapem dan Biro Hukum untuk menyiapkan MoU dengan PLN yang menggaransi tidak ada lagi sekolah yang dimatikan listriknya,” kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/11).

Pemprov DKI Jakarta akan membayar tagihan listrik karena anggaran untuk pembayaran sudah disiapkan dalam APBD Perubahan 2016. Hanya tinggal menunggu waktu untuk pencairan anggarannya saja.

“Ini sebenarnya anggaran sudah ada di APBD Perubahan 2016. Jadi jangankan hari Kamis, hari ini pun bisa diselesaikan. Karena ini anggarannya sudah ada. Nah persoalannya hanya diadministrasi,” tandasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.