Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Indonesia dan Jerman Kerja Sama Pengembangan Riset Pelatihan Vokasional

Indonesia dan Jerman Kerja Sama Pengembangan Riset Pelatihan Vokasional

Oleh H. A. Azwar, Sabtu, 22 Oktober 2016 | 15:25 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 1K

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia dan Jerman berencana bekerja sama dalam pengembangan riset dengan membentuk lembaga penelitian khusus pelatihan dan pendidikan teknik vokasional (Technical Vocational Education and Training).

Sebagai langkah awal, akan dibentuk streering committee lembaga penelitian vokasional yang terdiri pemangku kepentingan yaitu pemerintah, industri atau perusahaan dan akademisi.

Kerja sama ini difokuskan mengembangkan pola pelatihan kejuruan atau vokasional untuk melakukan percepatan dan masifikasi peningkatan tenaga kerja Indonesia, kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri seusai mengunjungi Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) di Jerman pada Jumat (21/10).

BiBB (VET) merupakan lembaga riset yang di dalamnya terdiri dari unsur pemerintah, industri dan perguruan tinggi di Jerman. Lembaga ini bertugas untuk menganalisa kebutuhan tenaga kerja, sektornya, jumlahnya hingga detil keahliannya.

Hanif menjelaskan, kerja sama ini menindaklanjuti pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden Republik Federal Jerman Joachim Gauck dan Kanselir Jerman Angela Merkel.

Kita tindaklanjuti kerja sama ketenagakerjaan tersebut dengan merintis dan menyelenggarakan penelitian-penelitian di bidang pelatihan vokasional manufaktur yang akan diterapkan di balai-balai latihan kerja, jelas Hanif dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (21/10).

Menurutnya, penelitian dan riset yang disepakati untuk dibicarakan antara lain riset pengembangan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI); perbandingan Kualifikasi Kerja di berbagai negara dan Inovasi TVET di berbagai negara. Selain itu soal review dan evaluasi sistem pemagangan di Indonesia; peranan industri dan swasta dalam pelatihan kerja, inovasi dalam pengembangan karir dan kompetensi instruktur dan perkembangan serta teknologi terbaru dalam sarana dan prasarana pelatihan kejuruan.

Kita harapkan pemerintah Jerman membantu Indonesia yang semakin gencar menggenjot pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, ujar Hanif.

Hanif menambahkan, pemerintah percaya bahwa pelatihan kerja (vokasi) dapat menjadi terobosan untuk meningkatan relevansi produksi SDM dengan kebutuhan industri, sekaligus untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar global.

Keberhasilan pelatihan vokasi di Jerman menjadi salah satu rujukan Indonesia dalam mengembangkan pelatihan vokasi. Kita akan senang jika pemerintah dan industri di Jerman dapat mengirimkan sebanyak-banyaknya instruktur pelatihan vokasi di berbagai bidang yang menjadi prioritas Indonesia, seperti maritim, pariwisata, industri dan pertanian. Lebih cepat dikirim lebih baik, tukas Hanif.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.