Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Menristekdikti Janji Akan Perjuangkan Nilai Biaya Bidikmisi

Menristekdikti Janji Akan Perjuangkan Nilai Biaya Bidikmisi

Oleh Astra Desita, Sabtu, 22 Oktober 2016 | 15:20 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 623

Banda Aceh, InfoPublik - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir berjanji akan memperjuangkan peningkatan nilai biaya pendidikan Bidikmisi.

"Kami akan memperjuangkan agar biaya pendidikan Bidikmisi ini ditingkatkan jumlahnya," tutur Menristekdikti Mohammad Nasir dalam pertemuannya dengan mahasiswa penerima Bidikmisi Wilayah Aceh di Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, Jumat (21/10).

Nasir mengatakan, selama ini penerima biaya pendidikan Bidikmisi menerima Rp600 ribu per bulan. Jumlah ini akan diupayakan ditingkatkan dari nilai sebelumnya.

"Untuk meningkatkan jumlah nilai biaya pendidikan Bidikmisi ini bukanlah pekerjaan mudah, membutuhkan anggaran besar. Untuk menaikkan Rp100 ribu saja butuh anggaran setengah triliun," tuturnya.

Nasir menambahkan, program biaya pendidikan Bidikmisi merupakan upaya pemerintah dalam mengentaskan masalah pendidikan di Indonesia, khususnya mahasiswa.

"Program biaya pendidikan Bidikmisi ditujukan kepada anak-anak Indonesia yang secara akademik nilainya baik, punya potensi akademik yang baik, tetapi secara ekonomi kurang beruntung," tuturnya.

Nasir mengatakan, pemerintah terus berusaha menyelesaikan permasalahan pendidikan dengan memberi beasiswa dan bantuan pendidikan. Karena itu, dengan Bidikmisi ini diharapkan dapat mengubah kehidupan serta membangun daerah dan Indonesia pada umumnya.

"Semua anak-anak berpotensi di mata pemerintah. Mereka sejajar dan berhak mendapatkan pendidikan. Dengan program Bidikmisi ini, kami berharap penerimanya mendapat pendidikan yang baik," katanya.

Sementara itu Rektor Unsyiah Samsul Rizal mengatakan, jumlah penerima biaya pendidikan Bidikmisi mencapai 5.000 mahasiswa. Namun, jumlah penerima aktif kini sebanyak 3.190 mahasiswa. Dan selebihnya sudah lulus kuliah.

"Secara nasional, Unsyiah telah melebihi kuota 20 persen pemberian Bidikmisi kepada mahasiswa. Dan pada tahun 2017, kami mengajukan 1.500 mahasiswa penerima Bidikmisi," pungkas Samsul Rizal.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.