Beranda
Nasional Sosial & Budaya
DKI Luncurkan Website Hari Bebas Kendaraan Bermotor

DKI Luncurkan Website Hari Bebas Kendaraan Bermotor

Oleh G. Suranto, Jumat, 21 Oktober 2016 | 15:22 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 928

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan website Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Balai Kota DKI Jakarta. Selain memuat informasi perihal lokasi HBKB di lima wilayah, juga diperuntukan untuk calon pertisipan yang akan mengikuti kegiatan HBKB setiap minggunya.

Keberadaan website dengan alamat situs, hbkb.jakarta.go.id ini, juga diharapkan dapat mengantisipasi pungutan liar (pungli) di HBKB.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, dengan diluncurkannya website HBKB ini, calon partisipan dapat mendaftarkan organisasi atau instansinya untuk mengikuti HBKB, tidak ada pungutan apapun. “Ini bagian dari kita untuk memerangi pungli,” kata Djarot pada acara peluncuran website HBKB di Balai Kota DKI, Jumat (21/10).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Andri Yansyah menambahkan, keberadaan website ini menjadi bukti Dishubtrans DKI Jakarta mendukung pemberantasan pungli saat HBKB digelar. Sebab, masyarakat yang ingin berpartisipasi di HBKB bisa mendaftarkan diri langsung di website ini.

“Tujuan dasar website ini memudahkan partisipan atau masyarakat mendaftar kapanpun dan dimanapun. Website ini juga bisa menangkal rumor kalau partisipan harus bayar kalau ingin terlibat di HBKB,” tandasnya.

HBKB adalah hari dimana pada suatu periode tertentu kendaraan bermotor (kecuali bus Transjakarta, yang menggunakan bahan bakar gas) tidak boleh melintasi kawasan atau ruang jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan HBKB. Dimana pada pelaksanaan HBKB tersebut terdapat tiga kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu penutupan jalan, pengukuran kualitas udara, dan kegiatan penunjang lainnya.

Pelaksanaan HBKB di DKI Jakarta yang untuk pertama kalinya dilaunching pada 2007. Dalam perjalannya terus mengalami peningkatan dalam hal kualitas dan kuantitas pelaksanaan. Pada setiap pelaksanaannya selalu mendapat antusias yang positif dari berbagai lapisan masyarakat yang tergabung disatu tempat yaitu pada pelaksanaan HBKB di Provinsi DKI Jakarta tepatnya di sepanjang Jalan Jend Sudirman hingga Jalan MH Thamrin.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.