Jumlah Penerima PKH Bertambah 2,5 Juta Pada November 2016

Jakarta, infopublik - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bulan depan akan ada tambahan 2,5 juta bagi penerima manfaat dari Conditional Cash Transfer (CCT) atau Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia.

“Pada November 2016, akan ada tambahan 2,5 juta penerima manfaat dari CCT atau PKH di seluruh Indonesia, ” ujar Mensos melalui keterangan tertulis,Sabtu(15/10).

Di Kabupaten Karo, kata Mensos, ada tambahan 700 ribu penerima yang merupakan penerima baru sama sekali pada 2015. Juga, akan mendapat porsi tambahan sebanyak 8.500 penerima pada November ini.
“Pada November ini, ada pengembangan di 42 kabupaten/kota. Di Kabupaten Karo mendapat 1.200 jadi total 9.780. Diharapkan dengan tambahan bantuan sosial (bansos) ada penguatan bagi warga untuk mendorong anak-anak mereka tetap bersekolah, ” ucapnya.

Bagi warga harus beradaptasi dengan kondisi Gunung Sinabung yang sudah 5 tahun. Melalui PKH akan ada upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dari mereka yang terdampak, terutama untuk pendidikan dan perbaikan gizi.“Segera digelar pertemuan wali kota/bupati se-Sumatera utara (Sumut) untuk pemetaan, agar bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) Rp 1,4 triliun bisa ada  pendampingan, monitoring, pengawalan, serta bisa tepat sasaran, ” tandasnya.

Penerima PKH yang memiliki rumah tidak layak, berhak mendapatkan intervensi bantuan rumah menjadi layak huni. Bagi warga yang memiliki usaha bisa mendapatkan bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP).“Perhitungan kami, warga penerima bansos PKH bisa mandiri dalam 5 tahun. Namun, jika ditambah menjadi pengelola e-warong lebih cepat yaitu 2 tahun, ” katanya.

Sebagai gambaran akhir 2015, telah diwisuda sebanyak 400 ribu penerima PKH menjadi keluarga mandiri. Sedangkan di akhir tahun ini, akan diwisuda tidak kurang dari 122 ribu.“Ada pergerakan cukup signifikan, akhir tahun lalu ada 400 ribu dan di akhir tahun ini mencapai 122 ribu penerima PKH yang diwisuda menjadi keluarga mandiri, ” tegasnya.

Terkait dari tugas pendamping PKH, yaitu mendata penerima yang masih menerima (exis) dan mana yang tidak menerima lagi (closing), sehingga dilanjutkan membuka kembali sampai pada pencarian tahap 4.“Pencairan se-Kabupaten Karuo closing data dan dibuka lagi sampai pencairan tahap 4 yang memungkinkan ada data exit dan entery 3 bulan dan itu semua relatif dinamis, ” katanya.

Pemerataan bansos non tunai diputuskan di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk 44 kabupaten/ kota dan di Kabupaten Karo belum masuk didalamnya.“Dari 44 kabupaten/kota untuk pemerataan yang diputusakan Kemenko PMK dengan bansos non tunai, Kabupaten Karo belum masuk di dalamya, ” tandasnya.

Tugas Kemensos dalam bencana alam adalah pada masa tanggap darurat. Kini, Kabapten Karo masuk proses recovery dan saat mengunjungi lokasi pengungsian warga minta rekomendasi berupa alat transportasi untuk membantu anak-anak mereka berangkat ke sekolah.“Insya Allah, bantuan berupa alat transportasi untuk mendukung anak-anak berangkat ke sekolah sudah ada diharapkan anak-anak bisa tenang bersekolah, dan segera dideliver kepada warga di pengungsian, ” katanya.

Untuk bantuan bagi warga eks Timor Timur di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di Sumut berjumlah 31 dari jumlah total 27 ribu yang mendapatkan bantuan sekali Rp 10 juta.“Di sini, ada 31 warga eks Timtim dikali bantuan Rp 10 juta, jadi total Rp 310 juta didistribusikan. Masih tersisa 5 ribu orang yang dalam proses verifikasi data di Kementerian Dalam Negeri dan validasi di BPKP dan Kemenko PMK, serta pendistribusian oleh Kemensos, ” tandasnya.