Program 3R Mulai Berhasil Perbaiki Kualitas BLK di Indonesia

Bandung, InfoPublik - Program reorientasi, revitalisasi dan rebranding atau 3R yang  dirintis Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mulai terlihat berhasil membawa perubahan positif di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) di Indonesia.

Alat pelatihan, kurikulum dan fasilitas pelatihan kerja terus dibenahi dengan aneka peralatan modern dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan industri.

Kita ingin mengubah persepsi dan paradigma terhadap keberadaan BLK sehingga fasilitas dan peralatan latihan kerja menjadi lebih modern, tidak ketinggalan jaman dan sesuai dengan kebutuhan industri, kata Hanif saat meninjau fasilitas pelatihan kerja di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung, Jawa Barat, usai menghadiri The 8th Indonesia HR Summit, Rabu (5/10).

Menurut Hanif, untuk memperkuat dan memperbanyak SDM yang berkompeten dan berdaya saing tinggi maka pelatihan di BLK juga harus dilakukan secara massif dan menampung lebih banyak peserta pelatihan kerja.

Kita ingin agar pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh BLK harus memiliki kesesuaian atau link and match dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja yang kian dinamis sehingga lulusannya cepat terserap, bekerja atau berwirausaha, ujar Hanif.

Berdasarkan data Kemnaker saat ini, ada 281 BLK di seluruh Indonesia. 19 diantaranya adalah BLK milik Kemnaker sedangkan sisanya 262 dimiliki pemda provinsi dan kabupaten/kota.

Tak hanya itu, lanjut Hanif, pemerintah pun terus mendorong partisipasi aktif dari kalangan swasta dan pemerintah daerah untuk berinventasi dan bekerja sama mengembangkan pelatihan kerja yang dilakukan BLK di seluruh Indonesia.

Sebagai contoh, Kemnaker telah mengadakan kerja sama dengan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (PT TMMI) untuk mereviltalisasi BLK di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga tercipta peningkatan kualitas pelatihan kerja dan bermuara pada peningkatan kualitas tenaga kerja di NTT, imbuhnya.

Seperti diketahui, Hanif mendorong agar BLK di seluruh Indonesia untuk menerapkan program 3R yang terdiri dari reorientasi, revitalisasi, dan rebranding. Dengan demikian, diharapkan BLK memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas pekerja Indonesia, yang juga akan mendukung peningkatan produktivitas usaha di perusahaan.

Dia menjelaskan, dalam penerapannya, reorientasi dibutuhkan agar pelatihan kerja yang dilakukan oleh BLK memiliki kesesuaian dengan kebutuhan tenaga kerja oleh industri atau dunia usaha. Dengan begitu, lulusan dari BLK dapat lebih mudah terserap ke dunia kerja karena sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri.

Reorientasi terkait dengan prioritas sektor dan kejuruan yang harus dikembangkan oleh BLK. Tentu dengan mempertimbangkan sektor-sektor yang dikompetisikan dan kebutuhan pasar kerja dalam dan luar negeri, jelas Hanif.

Ditambahkannya, selain pelatihan yang dilakukan di BLK, pelatihan kerja atau profesi yang dilakukan oleh lembaga atau institusi maupun oleh perusahaan juga harus menerapkan hal yang sama. “Kesesuaian antara pelatihan kerja dan lapangan kerja harus ada untuk membantu penyerapan tenaga kerja,” bebernya.

Sedangkan dari sisi revitalisasi, menurut Hanif, BLK harus memiliki standarisasi yang akurat dan komprehensif. Harus ada kesesuaian dan kesinambungan standar pelatihan kerja, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Standar sebagaimana dimaksud merupakan upaya dalam men-sinkronkan konsep, metode dan penilaian hasil pelatihan kerja. Sehingga pelatihan kerja yang diselenggarakan di BLK lebih terarah. “Nantinya harus disamakan semua dengan kategori standar minimal, standar nasional dan standar internasional,” ujarnya.

Terakhir, Hanif menekankan perlunya rebranding dari BLK yang tidak hanya berperan dalam meningkatkan kompetensi kerja masyarakat saja. Namun, lebih dari itu BLK juga harus mampu meningkatkan optimisme masyarakat, untuk senantiasa meningkatkan daya saingnya, agar kemudian dapat meraih kehidupan yang sejahtera.

Rebranding BLK diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada BLK pemerintah. Baik yang ada di pusat maupun daerah, tukas Hanif.