:
Oleh Baheramsyah, Rabu, 5 Oktober 2016 | 02:39 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 384
Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Indonesia merdeka sudah 71 tahun, namun kemandirianya masih lemah karena belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Hal tersebut dikatakan Mendagri Tjahjo Kumolo saat memberi sambutan dalam acara Seminar Nasional Dharma Wanita Persatuan (DWP) bertema Peran DWP Mendukung Sukses MEA di Bandung, Selasa (4/10).
Seminar bertema Peran DWP Mendukung Sukses MEA ini juga dihadiri Ketua Umum DWP Wien Ritola Tasmaya, Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta Happy Farida Djarot dan para istri aparatur sipil negara (ASN) se-Indonesia.
Dalam sambutanya Tjahjo mengajak para kaum ibu yang hadir berpikir kembali ke belakang. Para pemimpin bangsa dari sejak Sukarno hingga kini Presiden Joko Widodo selalu mendengungkan masalah sandang, pangan dan papan.
Ketiga hal itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi negara. "Tetapi 71 tahun kita merdeka, baru masalah sandang yang bisa dinikmati. Tapi masalah tentang perumahan, para PNS saja, prajurit TNI dan Polri juga belum punya rumah pribadi, termasuk hal-hal tentang pangan," ujar Tjahjo.
Tjahjo mengungkapkan, negara Indonesia adalah negara besar namun urusan daging dan garam saja masih impor sampai sekarang. "Tidak hanya urusan perut kita, urusan perut ternak, masih mendatangkan 5 ton jagung. DKI saja, tolong dikoreksi jika salah, butuh 23 ribu ekor sapi. Termasuk cabai merah, bawang merah, bawang putih, jagung, kedelai, itu merupakan kebutuhan dasar yang kita belum mampu bertahan swasembada," sambungnya.
Diinformasikan dalam laman Kementerian Dalam Negeri, Tjahjo dalam kesempatan itu juga menyinggung soal masalah pendidikan di Indonesia. Dia menyatakan, 20 persen dana dari APBN yakni Rp 400 triliun digelontorkan untuk pemerataan pendidikan. Namun hasilnya juga belum maksimal.
Jangankan Papua, di Jawa masih banyak sekolah kumuh, lalu kepala sekolah masih diberikan tugas sebagai pimpinan proyek bangunan. Rp400 Triliun biaya pendidikan yang tidak jelas, urusan sekolah saja belum bisa, apalagi pemberdayaan kualitas SDM.
Pak Jokowi sudah mencoba dua tahun ini, memetakan dengan baik, ke mana Rp 400 Triliun anggaran pendidikan. Kita perlu reformasi, perlu gerakan, perlu revolusi, untuk memikirkan ke mana uang Rp 400 Triliun itu, paparnya.