:
Oleh Juliyah, Rabu, 27 Juli 2016 | 17:15 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 541
Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani menggelar rapat koordinasi tingkat menteri mengenai penanganan dampak kasus peredaran vaksin palsu, juga upaya penanggulangan bagi balita yang terkena dampaknya, kesiapan K/L terkait dan antisipasi serta pengawasan agar kasus serupa tidak terulang.
Dalam rakor yang dihadiri Menteri Kesehatan Nila F Moelok, Ketua IDI, Sekjen IDAI, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga Bareskrim Polri, Menko PMK Puan Maharani meminta, semua pihak untuk bekerja lebih optimal.
Satgas vaksin palsu juga diminta bekerja lebih keras lagi sesuai SOP yang berlaku dengan melibatkan berbagai organisasi profesi bidang kesehatan, mengingat dampak yang telah dan akan terjadi di masyarakat pasca terbongkarnya kasus vaksin palsu.
"Dahulukan penanganan terhadap anak-anak korban vaksin palsu itu, upaya pencegahan dan promotif lebih dikedepankan serta diarahkan pada upaya informatif dan edukatif kepada masyarakat terkait berbagai isu yang berkembang, juga mendorong agar semangat masyarakat tetap melakukan imunisasi tidak pudar," kata Menko PMK dalam arahannya di Jakarta, Selasa (26/7).
Menko PMK juga menginstruksikan agar K/L saling bersinergi mengupayakan berbagai langkah antisipatif untuk menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat tentang vaksin palsu dan dampaknya.
Selain itu, pendataan balita yang telah menggunakan vaksin palsu diminta terus dilakukan dan selanjutnya diikutsertakan dalam program vaksinasi ulang di berbagai fasilitas layanan kesehatan. Polri juga diminta mengambil berbagai langkah dalam menghadapi gejolak di tengah masyarakat juga upaya hukum lainnya untuk menjerat pelaku.
Untuk dapat merespon dan mengantisipasi kasus serupa yang mungkin terjadi, Menko PMK meminta segera dibentuk sistem manajemen krisis yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.