:
Oleh H. A. Azwar, Sabtu, 30 April 2016 | 22:19 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 897
Bandung, InfoPublik - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mendukung dan mendorong inisiatif berbagai kalangan yang menyerukan slogan Mayday is a holiday sebagai momen kegembiraan bagi kalangan buruh dan masyarakat umum.
“Kita minta masyarakat umum tidak takut dan khawatir terhadap perayaan Mayday. Kita optimis perayaan Mayday esok hari dapat berjalan lancar dan kondusif,” kata Hanif dalam sambutannya saat membuka Kongres Akbar V Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi), di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (30/4).
Kepada para pekerja, Hanif berpesan agar momen kegembiraan dalam perayaan Mayday 2016 ini jangan sampai diisi kegiatan yang kontraproduktif.
“Demo gak masalah. Tapi, pastikan demo tertib, aman dan damai. Kita harus menjaga kepentingan masyarakat umum, jangan sampai salah paham terhadap perjuangan. Ini adalah perjuangan mulia. Namun jangan sampai caranya salah,” pesan Hanif.
Perjuangan buruh, diakui oleh Hanif sesuatu yang mulia dan semestinya dilakukan juga dengan cara-cara yang baik. “Bahasa Islamnya, amal maruf nahi munkar. Jadi, menyerukan kebaikan atau kebajikan dengan cara yang bajik dan baik juga. Tujuan yang baik, harus dicapai dengan cara yang baik,” terang Hanif.
Pemerintah mengharapkan Mayday is a holiday bisa menjadi semangat bagi para pekerja. Selain itu, pemerintah juga ingin mengubah persepsi dan paradigma negatif tentang Mayday dapat berubah. Dimana, selama ini Mayday identik dengan demo dan kemacetan, serta sweeping yang bersifat anarkis.
“Serikat Pekerja juga berkepentingan untuk menjaga agar kondusif. Di kalangan pekerja bisa dipahami kalau Mayday diisi dengan berbagai kegiatan positif, kegembiraan dan berbagai kegiatan yang menguatkan kebersamaan sebagai anak bangsa,” kata Hanif.
Pemerintah, kata Hanif, sudah melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja antara lain dalam pengupahan, jaminan sosial, Tunjangan Hari Raya (THR) dan kebijakan akses keuangan bagi, bantuan transportasi, perumahan buruh, dan kebijakan lain.
Hanif juga mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya dan mendorong peningkatan kompetensi bagi pekerja. Sehingga, masyarakat yang menganggur mendapatkan kesempatan untuk memiliki keterampilan dan masuk ke pasar kerja. Sementara bagi yang sudah bekerja, dapat meningkatkan kompetensi agar memiliki daya saing dan upah yang meningkat.
Dulu bila masuk BLK harus lulus SMA. Sekarang, bebas. Siapa saja tanpa memandang pendidikan formal bisa masuk. Kedua, dulu ada syarat umurnya, sekarang siapapun bisa mengakses ke BLK. Ini tentu membantu angkatan kerja kita, dimana 68 persen masih didominasi lulusan SD atau SMP, kata Hanif.
Intinya pendidikan formal kita berorientasi skill dan peningkatan kompetensi. Karena, kita sudah menghadapi era persaingan. Presiden Jokowi menegaskan negara yang akan survive dan memenangkan persiangan, adalah negara yang kuat skill dan kompetensinya, tambah Hanif.
Selain itu, jelas Hanif, rethinking education tentang bagaimana kebijakan pendidikan kita agar dapat match ke dunia industri. Masifikasi pelatihan kerja dengan berbagai pola juga tengah dilakukan. Misalnya, masifikasikai pelatihan kerja melalui BLK pemerintah.
Dikatakan Hanif, pihaknya juga telah melakukan masifikasi melalui pelibatan swasta. Dimana, swasta didorong untuk meningkatkan pelatihan kerja di perusahaan masing-masing. Dengan demikian, ketrampilan karyawan dapat meningkat, jabatan dan kesejahteraan meningkat dan generasi mendapat pendidikan yang lebih baik. Masifikasi juga dilakukan melalui kerjasama pemerintah dan swasta. Seperti, kerjasama dengan PT Toyota Motor di BLK Kupang.
Pemerintah, kata Hanif, juga telah mengeluarkan terobosan untuk perlindungan buruh. Seperti di ketenagakerjaan ada di JKK, JKM, JHT, JP. Terobosan berikutnya, adalah akses keuangan.
Salah satu bentuk konkretnya melalui kredit usaha rakyat. Dimana tahun 2014 bunga sebesar 22 persen, tahun 2015, 12 persen, 2016 sebesar 9 persen dan ditahun 2017 sebesar 7 persen. Diharapkan, hal ini dapat membantu para pekerja.
Sekarang ini bisa diakses oleh individu termasuk TKI di luar negeri, korban PHK, keluarga buruh, anggota keluarga dari pekerja. ‪Kebijakan lainnya adalah KIP, KIS, perumahan pekerja dan transportasi pekerja untuk selalui dimasifkan, pungkas Hanif.
