:
Oleh H. A. Azwar, Senin, 21 Maret 2016 | 14:48 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 626
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Ketenagakerjaan menggelar acara penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Bersama, Peresmian Team of Policy Research (TPR) Ketenagakerjaan dan Rakernis Kelitbangan tahun 2016.
Acara bertajuk “Menggalang Sinergi dan Kemitraan Guna Meningkatkan Kinerja Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan” ini dilaksanakan di Gedung Tri Dharma, kantor Kemenaker, Jakarta Selatan, Senin (21/3).
Hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama menyempatkan diri bekerja dalam satu tim melalui MoU yang baru saja kita saksikan. Arti penting dari kesepakatan ini tentu saja untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi di dalam mewujudkan suatu tujuan, khususnya bagi Kementerian Ketenagakerjaan, kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Abdul Wahab Bangkona yang mewakili Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri saat membuka acara tersebut, Senin (21/3).
Menurut Wahab, dengan adanya hal ini kedepannya, diharapkan kebijakan-kebijakan yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah benar-benar melalui kajian yang seksama dan sistematis sehingga kalaupun ada bias-bias di lapangan bisa diminimalisasi.
Untuk meningkatkan program-program yang dilaksanakan oleh Kemnaker dan program yang berkaitan dengan ketenagakerjaan harus semakin didekatkan dengan kebutuhan ril masyarakat. Saya contohkan, ada program yang rutin dilaksanakan yaitu pengembangan wirausaha, mencetak wirausawan, ujarnya.
Dijelaskannya, setiap wilayah, tentu memiliki potensi dan kebutuhan pasar yang berbeda-beda. Sehingga dalam proses eksekusi program di lapangan kerap terjadi kendala untuk menentukan prioritas program.
Riset yang diharapkan dalam konteks ini merupakan suatu hasil penelitian dan kajian yang bisa langsung ditindak lanjuti dalam program aksi di dalam konteks pemberdayaan peningkatan produktivitas penduduk atau rakyat Indonesia, jelas Wahab.
Untuk itulah, lanjut dia, dengan adanya tim ini, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita sudah punya suatu skala prioritas untuk menjadi fokus kajian-kajian untuk selanjutnya ditindaklanjuti dan diakhir kita punya rekomendasi-rekomendasi yang bisa dibumikan di bumi nusantara ini.
Dengan adanya MoU ini, sudah ada satu payung yang bisa dijadikan refleksi untuk kerjasama. Sebab, salah satu tujuan MoU adalah mengikat semua pihak untuk bekerjasama dalam harmoni yang terintegritas, imbuhnya.
Tim ini diharapkan bisa menjadi master plane nasional untuk membackup siapapun yang bekerja di wilayah ketenagakerjaan. Tidak hanya di Kemnaker saja, melainkan juga di level Dinaker provinsi maupun kabupaten/kota sampai ke tingkat desa.
Jika berbicara bidang ketenagakerjaan tentu ada pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, ada hubungan indusrtrial, ada pengawassnnya. Begitu kita berbicara pada segmen itu, kita akan berbicara pada unit pemerintahan, tuturnya.
Terkait rapat kerja nasional, Wahab berharap adanya sinergi, penajaman, orientasi, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Semua pihak yang terlibat diharapkan melakukan eksplorasi dalam rangka mencapai misi nasional bidang ketenagakerjaan melalui research informatif.
Sehingga pelayanan dibidang ini lebih efektif dan efisien untuk seluruh rakyat. Dengan demikian, maka perlu dipikirkan, istilah Bapak Menteri, akses seluruh anak bangsa, tukas Wahab.
