Bopi Sarankan Jangan Gegabah Cabut Pembekuan PSSI

Jakarta, InfoPublik - Reformasi sepakbola dan tata kelolanya harus dituntaskan. Itu salah satu alasan kenapa pemerintah diminta jangan gegabah untuk mengakhiri pembekuannya pada PSSI.

Isu bahwa Surat Keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga bernomor 01307 tertanggal 17 April 2015 akan dicabut, muncul saat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan pertemuan dengan Menpora Imam Nahrawi dan ketua tim Ad-hoc PSSI Agum Gumelar, di Istana Negara Jakarta, Rabu (24/2).

Usai pertemuan, sejumlah media memberitakan bahwa SK itu akan segera dicabut. Padahal, Presiden Jokowi sebatas meminta Menpora agar dalam dua hari ini mengkaji kemungkinan pencabutan pembekuan itu, dengan tetap mengedepankan esensi reformasi dan pembenahan tata kelola sepakbola nasional yang karut marut. Artinya, andaikan ada pencabutan pembekuan, pemerintah tetap menyertakan sejumlah syarat yang harus dilakukan.

"BOPI menyarankan agar pemerintah jangan gegabah mencabut pembekuan PSSI. Sebab, banyak aspek yang harus dijadikan pertimbangan," tutur Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), Mayjen (Pur), Noor Amman di Jakarta, Kamis (25/2).

Di antaranya kata Noor Amman, faktor perjalanan sejarah saat pembekuan itu dikeluarkan. Saat itu PSSI membangkang dan menyatakan bahwa hanya tunduk dan patuh kepada FIFA. Pemerintah sebagai penguasa negeri ini tak dianggap. Bahkan lewat surat ke FIFA, PSSI sendiri yang meminta agar sepakbola Indonesia disanksi FIFA karena tuduhan intervensi pemerintah.

Dalam hal ini BOPI yang melakukan verifikasi faktual terkait lima aspek klub profesional yang terjadi penyimpangan terkait kepesertaan Persebaya Surabaya (kini Surabaya United) dan Arema Cronus.

Selain itu, banyak juga klub yang tak memenuhi standar lisensi profesional yang ditetapkan FIFA/AFC. Penunggakan gaji, banyak klub yang tak memiliki NPWP, mengemplang pajak, sampai kepada adanya indikasi match fixing di sejumlah pertandingan yang digelar.

Lewat diskusi dengan mantan Sekjen PSSI, Joko Driyono, yang juga CEO PT Liga Indonesia, Noor Amman menyatakan bahwa Joko Driyono mengakui sejatinya tak ada intervensi dari pemerintah seperti yang termaktub dalam surat PSSI ke FIFA agar diberikan sanksi terkait pemaksaan kriteria tambahan verifikasi klub profesional yang dilakukan BOPI.

Apa yang dilakukan BOPI sudah sesuai dengan standar lisensi klub profesional yang dikeluarkan FIFA/AFC.
"Artinya, kalau benar pembekuan itu akan dicabut harus ada klarifikasi terlebih dahulu, bahwa tidak benar pemerintah (melalui BOPI) melakukan intervensi seperti yang tertuang dalam surat sanksi FIFA tertanggal 30 Mei 2015," kata Noor Amman.

"Selain itu, juga harus ada jaminan terlebih dahulu bahwa sanksi FIFA benar-benar akan dicabut dan reformasi tata kelola sepak bola Indonesia benar-benar akan berjalan sesuai yang dicita-citakan."

Noor Amman mengingatkan, reformasi tata kelola sepakbola nasional tak boleh berhenti di tengah jalan karena kepentingan politik dan kelompok orang yang selama ini "hidup" dalam carut marutnya sepakbola nasional.

"Kita sudah disanksi FIFA atas permintaan PSSI. Lalu, pembekuan PSSI oleh pemerintah harus dicabut begitu saja? Di mana esensi reformasinya bila tak ada gambaran tata kelola sepakbola Indonesia masa depan. Karena itu pemerintah jangan gegabah dan rentan dengan tekanan. Keputusan yang diambil harus bermartabat. Reformasi harus dituntaskan," Noor Amman menjelaskan.