MEA Beri Peluang Pangsa Pasar Kerja Bagi Produk Indonesia

Jakarta, InfoPublik - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dakhiri mengatakan, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memberikan peluang perluasan pasar kerja bagi produk-produk Indonesia. Namun juga memberikan tantangan bagi peningkatan daya saing SDM Indonesia.

Melalui MEA, kita bisa meningkatan Indonesia dalam rantai produksi regional dan global, mendorong efisiensi produksi dan daya saing Indonesia serta meningkatkan pangsa pasar Indonesia, kata Hanif saat menjadi panelis dalam seminar “Menumbuhkan Ekonomi Kerakyatan untuk Memenangkan MEA” di Jakarta, Selasa (16/2).

Menurut Hanif, MEA terkait erat dengan pangsa pasar. Karena itu negara tidak lagi bersaing untuk memperebutkan wilayah (territory) atau pengaruh (influence), tetapi pasar yang memegang peran penting.

Salah satu manfaat MEA bagi Indonesia yaitu ASEAN menjadi tujuan ekspor produk Indonesia dan sumber impor barang modal industri Indonesia, memperlancar arus barang, jasa, modal serta investasi, ujar Hanif.

Ia menjelaskan, untuk memenangkan MEA, dalam rangka menumbuhkan ekonomi kerakyatan pun diperlukan peran serta pemerintah pelaku bisnis, akademisi dan masyarakat melalui sinergi kerja.

ASEAN, sebagai pasar tunggal, berarti pelaku usaha melihat pasar Indonesia sebagai bagian dari pasar ASEAN. Sekali masuk di suatu negara ASEAN, produk atau jasa mereka bisa masuk ke Indonesia tanpa hambatan, demikian juga  sebaliknya. Potensi sumber daya lokal perlu dioptimalkan untuk meningkatan produktivitas nasional, jelas Hanif.

Di sisi lain, lanjut Hanif, MEA memberikan tantangan bagi peningkatan daya saing SDM Indonesia. Diperlukan peningkatan komitmen pemerintah, swasta dan akademisi untuk menjadikan pendidikan pelatihan kerja sebagai sarana peningkatan kompetensi dan daya saing SDM Indonesia.

Dalam era MEA, kita harus siapkan tenaga profesional serta meningkatkan pengaturan lalu lintas tenaga kerja profesional di ASEAN secara lebih terarah sesuai kebutuhan investasi, imbuhnya.

Ditegaskan Hanif, percepatan implementasi SDM berbasis kompetensi dilakukan melalui pengembangan SKKNI di semua sektor, peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pelatihan, perkuatan lembaga sertifikasi dan rekognisi kompetensi kerja.

Pilihan kita adalah memperkuat investasi SDM. Untuk melakukan investasi SDM ada dua cara, pertama melalui pendidikan formal, kedua melalui pelatihan kerja. Kuncinya adalah penguatan akses dan mutu pendidikan formal dan pelatihan kerja, tegas Hanif.

Diakuinya, selama ini Skim anggaran dana fungsi pendidikan selama ini semuanya diarahkan kepada penguatan akses dan mutu pendidikan formal, sedangkan yang pelatihan kerja kurang.

Ini jelas masalah karena profil angkatan kerja kita yang 122 juta orang itu mayoritas lulusan SMA ke bawah. Mereka ini mau sekolah lagi gak mungkin karena berbagai faktor. Mau ke pasar kerja paling mereka hanya bisa terserap ke industri padat karya yang lebih less skill atau mereka menjadi nganggur karena gak punya kompetensi.

Terobosannya menurut saya ya penguatan akses dan mutu dari pelatihan kerja. Sehingga kita bisa melakukan percepatan dalam rangka menghadapi kompetisi baik MEA maupun arena kompetisi internasional lain, tuturnya.

Hal itu bisa kita lakukan apabila politik anggaran kita bisa lebih berpihak kepada pelatihan kerja. Kesenjangan sosial kita banyak dikontribusikan oleh faktor-faktor ketenagakerjaan. Seperti kesenjangan antara pekerja desa dengan kota, pekerja terampil dengan tidak terampil, pekerja tua dengan muda, dan kesenjangan upah antar-sektor, pungkas Hanif.