Portal Berita InfoPublik

Beranda
Nasional Politik & Hukum

Indeks Nasional Politik & Hukum

Nasional Politik & Hukum

Oleh Eko Budiono
Kamis, 21 April 2016 | 13:13 WIB

Mendagri Izinkan Pemekaran Desa

Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengizinkan adanya pemekaran desa asalkan obyektif dan sesuai persyaratan. Menurut Mendagri, pemerintah pusat tak akan menghambat usulan tersebut selama ada keterbukaan dan kejujuran.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Yudi Rahmat
Kamis, 21 April 2016 | 13:10 WIB

TNI Terima 2 Granat dari Masyarakat Papua

Jakarta, InfoPublik - Prajurit TNI dari Batalyon Infanteri Lintas Udara 431/Satria Setia Perkasa (SSP) Maros, Sulawesi Selatan saat melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) di wilayah RI-PNG, menerima dua buah granat y

Nasional Politik & Hukum

Oleh Masfardi
Kamis, 21 April 2016 | 13:04 WIB

Permen Pelarangan Penggunaan Pukat Akan Dikaji Ulang

Jakarta, InfoPublik - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela (trawal) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan segera dikaji ulang.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Jhon Rico
Kamis, 21 April 2016 | 08:01 WIB

BNN Ringkus Tiga Sindikat Internasional

Jakarta, InfoPublik - Badan Narkotika Nasional mengungkap tiga jaringan sindikat internasional lintas Malaysia, Nigeria, Taiwan yang berusaha mengedarkan sabu seberat 13,9 kilogram.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Tri Antoro
Kamis, 21 April 2016 | 02:51 WIB

Menteri LHK: Pemprov DKI Kooperatif Hentikan Reklamasi

Jakarta, InfoPublik - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta kooperatif untuk menghentikan proyek reklamasi.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Eko Budiono
Kamis, 21 April 2016 | 02:48 WIB

JPPR Usulkan Sembilan Poin Revisi UU Pilkada

Jakarta, InfoPublik - Revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (UU Pilkada) masih dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Masfardi
Kamis, 21 April 2016 | 02:42 WIB

Rapat Konsultasi DPR dan BPK Tidak Khusus Bahas Sumber Waras

Jakarta, InfoPublik - Anggota Komsi III DPR RI Arsul Sani mngatakan rapat konsultasi antara Komisi III DPR dengan BPK kemaren tidak khusus membahas Rumah Sakit Sumber Waras.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Eko Budiono
Rabu, 20 April 2016 | 13:32 WIB

Biaya Pilkada Mahal Picu Tingginya Kasus Korupsi

Jakarta,InfoPublik- Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyayangkan maraknya dugaan kasus korupsi yang terjadi belakangan ini. Perilaku pejabat dan mahalnya biaya untuk persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi penyebab utama.

Sebanyak 1.856 Guru SMA, SMK, dan SLB Terima Gaji ke-13 dan THR

Cenderung Menurun Angka Kemiskinan di Gorontalo

Gandeng Pemangku Kepentingan, Bapppeda Sukses Gelar Rakorda Penanggulangan Kemiskinan

Pj Bupati Berikan Kuliah Umum di Akbid Murung Raya

Pesona Desa Wisata Expo 2024: Momentum Pemkot Padang Dukung Ekonomi Kreatif

Mendagri Izinkan Pemekaran Desa

TNI Terima 2 Granat dari Masyarakat Papua

Permen Pelarangan Penggunaan Pukat Akan Dikaji Ulang

BNN Ringkus Tiga Sindikat Internasional

Menteri LHK: Pemprov DKI Kooperatif Hentikan Reklamasi

JPPR Usulkan Sembilan Poin Revisi UU Pilkada

Rapat Konsultasi DPR dan BPK Tidak Khusus Bahas Sumber Waras

Biaya Pilkada Mahal Picu Tingginya Kasus Korupsi