Portal Berita InfoPublik

Beranda
Nasional Politik & Hukum

Indeks Nasional Politik & Hukum

Nasional Politik & Hukum

Oleh Jhon Rico
Selasa, 21 Juni 2016 | 04:00 WIB

Ini Pesan Kapolri Kepada Seluruh Anggota Polisi

Jakarta, InfoPublik- Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berpesan kepada seluruh anggota Polri untuk mendukung calon Kapolri sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Wandi
Selasa, 21 Juni 2016 | 03:59 WIB

Ketua MPR Sampaikan Bela Sungkawa Korban Bencana Jateng

Jakarta, Info Publik - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada para korban tewas dan luka serta hilang akibat bencana alam banjir bandang serta tanah longsor yang terjadi hampir di seluruh daerah di Provinsi Jawa Tengah, S

Nasional Politik & Hukum

Oleh Eko Budiono
Selasa, 21 Juni 2016 | 03:49 WIB

Penghapusan Perda Dorong Perekonomian

Jakarta,InfoPublik - Penghapusan peraturan daerah (perda) bermasalah terkait perizinan dan retribusi telah berdampak positif untuk perekonomian. Program pembangunan pemerintah pusat dan daerah akan berjalan optimal. â€œPenghapusan perda bermasal

Nasional Politik & Hukum

Oleh Masfardi
Senin, 20 Juni 2016 | 12:01 WIB

DPD Undang Mendagri Bahas Penghapusan Perda Bermasalah

Jakarta, InfoPublik - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) akan mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membahas penghapusan 3.143 Perda bermasalah, agar dalam pelaksanaannya lebih transparan dan tidak terkesan otoriter menghapus tanpa alasan jelas.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Eko Budiono
Senin, 20 Juni 2016 | 10:00 WIB

Pemerintah Sederhanakan RUU Penyelenggaraan Pemilu

Jakarta, InfoPublik - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) sudah siap untuk menyusun draf simplifikasi RUU penyelenggaraan pemilu.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Masfardi
Senin, 20 Juni 2016 | 09:55 WIB

Presiden Tunjuk Menkeu Gantikan Urusan Menteri BUMN di DPR

Jakarta, InfoPublik - Setelah enam bulan sejak Desember 2015 - Juni 2016 Menteri BUMN Rini Sumarno tidak boleh mengikuti rapat kerja dan berkoordinasi dengan DPR, sehingga untuk kepentingan Kementerian BUMN, pemerintah telah menunjuk Menteri Keuangan seb

Nasional Politik & Hukum

Oleh Wandi
Senin, 20 Juni 2016 | 09:37 WIB

Pimpinan DPR Tak Punya Wewenang Cabut Embargo Menteri BUMN

Jakarta, InfoPublik - Sejak dikeluarkan rekomendasi bersalah oleh Pansus Pelindo, Menteri BUMN Rini Soemarni tak bisa lagi melakukan rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Wandi
Senin, 20 Juni 2016 | 09:35 WIB

DPR Minta Rencana Kebijakan Ganjil Genap Dikaji Kembali

Jakarta, InfoPublik - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ikut mengomentari rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan sistem pelat nomor kendaraan ganjil genap.

Sebanyak 1.856 Guru SMA, SMK, dan SLB Terima Gaji ke-13 dan THR

Cenderung Menurun Angka Kemiskinan di Gorontalo

Gandeng Pemangku Kepentingan, Bapppeda Sukses Gelar Rakorda Penanggulangan Kemiskinan

Pj Bupati Berikan Kuliah Umum di Akbid Murung Raya

Darma Wanita Pembangunan Maluku Tenggara Gelar Bakti Sosial

Ini Pesan Kapolri Kepada Seluruh Anggota Polisi

Ketua MPR Sampaikan Bela Sungkawa Korban Bencana Jateng

Penghapusan Perda Dorong Perekonomian

DPD Undang Mendagri Bahas Penghapusan Perda Bermasalah

Pemerintah Sederhanakan RUU Penyelenggaraan Pemilu

Presiden Tunjuk Menkeu Gantikan Urusan Menteri BUMN di DPR

Pimpinan DPR Tak Punya Wewenang Cabut Embargo Menteri BUMN

DPR Minta Rencana Kebijakan Ganjil Genap Dikaji Kembali