Portal Berita InfoPublik

Beranda
Nasional Politik & Hukum

Indeks Nasional Politik & Hukum

Nasional Politik & Hukum

Oleh Untung S
Kamis, 30 Juni 2016 | 05:16 WIB

KPK Tetapkan Lima Tersangka OTT Suap IPS Anggota DPR

Jakarta, InfoPublik - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan lima tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, I Putu Sudiartana (IPS).

Nasional Politik & Hukum

Oleh Masfardi
Rabu, 29 Juni 2016 | 15:28 WIB

DPR Dukung Pembentukan Satgas Selidiki Vaksin Palsu

Jakarta, InfoPublik- Komisi IX DPR RI mendukung upaya pemerintah menuntaskan penyelidikan kasus beredarnya vaksin palsu dengan membentuk satuan tugas (Satgas) yang beranggotakan dari Kementerian Kesehatan, Badan POM dan Kepolisian.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Eko Budiono
Rabu, 29 Juni 2016 | 14:59 WIB

Mendagri Arahkkan Seluruh Pemda Sidak Kasus Vaksin

Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengarahkan seluruh pemerintah daerah (Pemda) melakukan sidak ke fasilitas kesehatan terkait kasus vaksin palsu.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Wandi
Rabu, 29 Juni 2016 | 09:58 WIB

DPR Ingatkan TNI Tidak TerjebaK Dalam Pembebasan WNI Di Filipina

Jakarta, Info Publik - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, militer Indonesia akan diizinkan untuk memasuki wilayah Filipina, apabila kembali terjadi penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) oleh militan dari negara tersebut.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Yudi Rahmat
Rabu, 29 Juni 2016 | 01:37 WIB

Panglima TNI: Keberadaan Sandera di Filipina Sudah Terdeteksi

Jakarta, InfoPublik - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memastikan bahwa empat ABK Kapal TB Charles yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf beberapa waktu lalu sudah diketahui keberadaannya yakni di Pulau Zulu, Filipina.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Untung S
Rabu, 29 Juni 2016 | 01:32 WIB

Inilah Celah Korupsi Pengadaan Barang Hasil Kajian KPK

Jakarta, InfoPublik - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sedikitnya ada empat titik celah terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, yakni aspek regulasi, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Tri Antoro
Selasa, 28 Juni 2016 | 15:24 WIB

Paripurna DPR Setujui UU Tax Amnesty

Jakarta, InfoPublik - Rancangan Undang-undangan (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (28/6).

Nasional Politik & Hukum

Oleh Eko Budiono
Selasa, 28 Juni 2016 | 14:14 WIB

Demi Kinerja, Kepala Daerah Bisa Kejar Jabatan Politik

Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyarankan kepala daerah untuk mengejar jabatan politik yang lebih tinggi dengan tujuan agar kinerja pemerintahan di daerahnya bisa lebih optimal.

Pj Bupati Bangkalan Raih Penghargaan Tokoh Pembaharuan di Madura Award 2024

Perkenalkan Warisan Budaya, Pemprov Gelar Pesona Wastra dan Kuliner Kalsel

Kepengurusan Baru, RAPI Batang Siap Berkontribusi untuk Kemanusiaan

Turnamen 3x3 Perbasi Cup 2024: Ajang Unjuk Gigi Talenta Basket Tuban

Peringatan Hari Ibu, Momen Pengingat Kiprah Perempuan dalam Pembangunan

KPK Tetapkan Lima Tersangka OTT Suap IPS Anggota DPR

DPR Dukung Pembentukan Satgas Selidiki Vaksin Palsu

Mendagri Arahkkan Seluruh Pemda Sidak Kasus Vaksin

DPR Ingatkan TNI Tidak TerjebaK Dalam Pembebasan WNI Di Filipina

Panglima TNI: Keberadaan Sandera di Filipina Sudah Terdeteksi

Inilah Celah Korupsi Pengadaan Barang Hasil Kajian KPK

Paripurna DPR Setujui UU Tax Amnesty

Demi Kinerja, Kepala Daerah Bisa Kejar Jabatan Politik