Jakarta, InfoPublik — Pemberantasan korupsi kini tidak lagi hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga memastikan aset hasil kejahatan dapat kembali memberi manfaat bagi negara dan masyarakat. Pendekatan asset recovery atau pemulihan aset semakin menjadi instrumen penting dalam memperkuat efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyerahkan aset rampasan negara senilai lebih dari Rp4,2 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP).

Penyerahan aset dilakukan di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026), melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikto bersama perwakilan KPU dan Polri.

Mungki menegaskan paradigma penanganan perkara korupsi di KPK terus berkembang. Jika sebelumnya fokus utama adalah penghukuman pelaku, kini perhatian juga diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan aset rampasan.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2021 yang kemudian diubah menjadi PMK Nomor 142 Tahun 2023, mekanisme Penetapan Status Penggunaan menjadi salah satu solusi pemanfaatan aset selain melalui lelang,” ujarnya.

Menurut Mungki, langkah ini menunjukkan bahwa aset hasil korupsi tidak dibiarkan menjadi barang sitaan yang menganggur, melainkan diubah menjadi fasilitas yang bermanfaat bagi publik.

KPK juga menekankan pentingnya edukasi publik terkait asal-usul aset tersebut. Ketua KPK Setyo Budiyanto disebut menitipkan amanah agar setiap aset yang dialihkan diberi plat atau penanda khusus bahwa aset tersebut berasal dari hasil rampasan tindak pidana korupsi.

Langkah ini dinilai penting sebagai pengingat bahwa korupsi selalu meninggalkan kerugian besar, tetapi aset yang berhasil dipulihkan dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

“Setelah penyerahan ini, KPK akan melakukan monitoring berkala selama enam bulan hingga satu tahun untuk memastikan pencatatan Barang Milik Negara dan ketepatan pemanfaatannya,” tegas Mungki.

Aset yang diserahkan kepada KPU berupa tanah dan bangunan di Jakarta Timur dengan nilai sekitar Rp3,2 miliar, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/MK/WKN.07/2026 tertanggal 12 Juni 2026.

Sementara itu, Polri menerima sebidang tanah di Kota Probolinggo, Jawa Timur, senilai Rp1,05 miliar. Aset tersebut berasal dari perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin.

Bagi KPU, aset yang diterima bukan sekadar tambahan fasilitas negara, tetapi juga memiliki makna simbolis yang kuat.

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara KPU Nur Wakit Aliyusron mengatakan aset tersebut rencananya akan dimanfaatkan sebagai museum perjalanan pemilu sekaligus pusat edukasi demokrasi.

Museum ini nantinya akan mendokumentasikan sejarah perjalanan pemilu di Indonesia, mulai dari Pemilu 1955 hingga penyelenggaraan pemilu modern yang telah berlangsung sebanyak 13 kali.

“Museum ini akan menceritakan kembali perjalanan pemilu di Indonesia, mulai dari pemilu pertama tahun 1955 hingga saat ini,” ujar Aliyusron.

Kehadiran museum tersebut diharapkan mampu memperkuat literasi demokrasi masyarakat sekaligus menanamkan nilai integritas, transparansi, dan partisipasi dalam proses demokrasi.

Aliyusron juga mengapresiasi langkah KPK yang dinilai tidak hanya memulihkan kerugian negara, tetapi juga mengubah hasil korupsi menjadi aset edukatif yang bermanfaat bagi publik.

Menurutnya, sinergi antarlembaga dalam pengelolaan aset rampasan menjadi contoh konkret penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Semoga penyerahan ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kolaborasi antarlembaga demi terwujudnya demokrasi yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Pemanfaatan aset rampasan untuk fasilitas publik menegaskan bahwa pemberantasan korupsi memiliki dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Pendekatan ini juga memperluas makna penegakan hukum—bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan setiap aset hasil kejahatan kembali menjadi milik negara.

Ke depan, KPK berkomitmen terus mengoptimalkan pemulihan aset sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.