Jakarta, InfoPublik – Presiden Prabowo Subianto menghadiri pengukuhan 1.451 hakim Mahkamah Agung di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Para hakim tersebut merupakan lulusan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Calon Hakim, sebuah program strategis yang mencerminkan komitmen negara dalam melakukan reformasi sistem peradilan.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya", dilanjutkan dengan hymne Mahkamah Agung. Setelah itu, dilakukan prosesi pengukuhan para hakim, di mana Presiden secara simbolis menyerahkan Keputusan Presiden kepada 40 perwakilan hakim.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas undangan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan pentingnya peran dan keberadaan lembaga-lembaga kehakiman, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, dalam membangun negara hukum yang kuat.

Presiden juga menyampaikan pesan kepada para hakim agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugasnya.

"Anda adalah benteng terakhir peradilan. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap pada hakim yang adil. Orang kuat bisa memiliki tim hukum, tapi orang kecil hanya bergantung pada hakim yang tak bisa disogok, yang mencintai rakyat. Keadilan Indonesia berada di tangan hakim," ujar Presiden.

Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Strajak Diklat Kumdil) Bambang Hery Mulyono dalam laporannya menyampaikan bahwa program pendidikan ini tidak hanya mencetak hakim yang kompeten secara hukum, tetapi juga berintegritas dan memiliki kekuatan moral.

"Program Diklat Terpadu Calon Hakim dirancang secara komprehensif untuk membekali para hakim dengan kompetensi teknis-yuridis, wawasan kebangsaan, etika profesi, serta kepemimpinan peradilan atau judicial leadership," katanya.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Prabowo dan dukungan pemerintah dalam pengembangan kapasitas peradilan. Para hakim muda ini, lanjutnya, adalah duta keadilan yang akan memberikan putusan secara adil, tegas, dan tidak diskriminatif.

"Semoga momen bersejarah ini menjadi motivasi kuat bagi para calon hakim dalam menapaki karier sebagai hakim," pungkasnya.

(BPMI Setpres)