Kemendagri Dukung Perlindungan Jaminan Sosial untuk Badan Ad Hoc Pilkada 2024

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan dukungannya untuk memberikan jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi seluruh anggota badan ad hoc Pilkada Serentak 2024.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan hal itu melalui pernyataan resmi pada Senin (4/11/2024), sebagai langkah perlindungan kepada para pekerja ad hoc yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada.

Bima Arya menekankan bahwa kebijakan ini selaras dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 400.5.7/4295/SJ. "Mendagri telah mengeluarkan surat edaran tentang jaminan sosial bagi pekerja ad hoc sejak 3 September lalu. Kami sangat mendukung pelaksanaan jaminan ini," ujar Bima.

Saat ini, Kemendagri tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengatasi berbagai kendala administrasi dan anggaran, terutama dalam hal nomenklatur yang belum terakomodasi. Tantangan ini tengah diupayakan solusinya demi kelancaran penerapan jaminan sosial tersebut.

Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga, menambahkan bahwa Mendagri telah memberi instruksi kepada Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah (Keuda) Horas Maurits Panjaitan beserta jajaran terkait untuk mengawal pelaksanaan SE Mendagri mengenai JKK dan JKM bagi badan ad hoc di bawah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rangka menjalankan SE Mendagri, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) telah bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk memantau serta memastikan pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja ad hoc berjalan dengan lancar. Saat ini, Ditjen Keuda juga tengah memfasilitasi pemantauan pelaksanaan JKK dan JKM di berbagai daerah.

“Ini adalah bagian dari upaya Kemendagri untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” ungkap Kastorius.

Menurut Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, badan ad hoc yang dimaksud meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panitia Pengawas (Panwaslu) Kecamatan, serta Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

Jadwal Tahapan Pilkada 2024:

• 27 Februari–16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan
• 24 April–31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih
• 5 Mei–19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan
• 31 Mei–23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
• 24–26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon
• 27–29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon
• 27 Agustus–21 September 2024: Penelitian persyaratan calon
• 22 September 2024: Penetapan pasangan calon
• 25 September–23 November 2024: Pelaksanaan kampanye
• 27 November 2024: Pemungutan suara
• 27 November–16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi suara

Dengan adanya jaminan sosial ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada Serentak 2024 dapat bekerja dengan tenang dan fokus, mengingat keselamatan dan kesejahteraan mereka telah mendapatkan perhatian serius dari Kemendagri dan pemerintah.