- Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
- Senin, 9 Desember 2024 | 11:30 WIB
: Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang. Foto: Apkasi
Oleh Eko Budiono, Selasa, 22 Oktober 2024 | 18:01 WIB - Redaktur: Untung S - 291
Jakarta, InfoPublik – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) kembali meluncurkan event tahunan bertajuk "Apkasi Otonomi Expo 2025" (AOE 2025).
Kegiatan peluncuran AOE 2025 dilakukan di Merak Room, Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Kawasan Senayan Jakarta, pada Selasa (22/10/2024).
Mewakili Dewan Pengurus Apkasi, Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang menekankan bahwa AOE 2025 merupakan kontribusi Apkasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Sarman mengatakan, AOE 2025 akan mencakup sektor perdagangan, investasi, pariwisata, dan pengadaan barang, dengan tema “Produk Lokal Mengglobal”.
"Melalui expo ini, kami berharap komoditas unggulan daerah semakin banyak yang masuk dan bersaing di pasar global. Kami juga terus mendorong hadirnya investasi di daerah yang menguntungkan masyarakat lokal dan menggerakkan roda perekonomian demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apkasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan solusi dan membantu anggotanya dalam memfasilitasi penyerapan produk-produk unggulan daerah ke pasar domestik maupun luar negeri serta menarik investasi ke daerah," tutur Sarman melalui keterangan resmi.
Gelaran AOE 2025, imbuh Sarman, akan semakin meriah karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun perak Apkasi yang ke-25. Tidak hanya untuk anggota Apkasi, AOE 2025 juga terbuka bagi Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, pihak swasta, dan para pelaku UMKM.
"Bagi peserta non-kabupaten, pameran AOE 2025 juga strategis untuk melakukan sosialisasi program dan membuka jejaring yang lebih luas," katanya.
Hadir dalam kegiatan itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Wilayah V, Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Raden Sartono, yang menyampaikan dukungan Kemendagri atas pelaksanaan AOE 2025. Dalam Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024, terdapat tujuh lembaga Asosiasi Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditangani di bawah Ditjen Otonomi Daerah. "Kami siap mendukung dan memberikan support atas pelaksanaan AOE 2025," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Program Apkasi, Syaifudin Chaidir, menginformasikan bahwa pameran AOE 2025 akan dilaksanakan selama tiga hari, dari 10 hingga 12 Juli 2025, bertempat di Hall A-B, JCC Senayan Jakarta. Syaifudin menambahkan bahwa selain pameran, AOE 2025 akan diisi dengan beragam kegiatan pendukung, seperti business matching, pertunjukan seni dan budaya, wastra nusantara dalam bentuk fashion show, field trip, lomba peragaan busana daerah, lomba video kreatif, Apkasi Jurnalistik Award, serta forum diskusi berupa workshop yang khusus membahas pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Khusus untuk kegiatan business matching, kami akan memberikan perhatian khusus agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para peserta. Kegiatan ini akan kami jadikan agenda berkesinambungan. Bahkan seminggu yang lalu, kami sudah melakukan luncheon network dengan mengundang para atase perdagangan negara sahabat serta melibatkan mitra dan diaspora yang tersebar di luar negeri," imbuh Syaifudin.
Setelah resmi diluncurkan, Syaifudin mengajak daerah untuk memanfaatkan event yang telah mendapat pengakuan dan dukungan pemerintah pusat guna membuka pasar yang lebih luas bagi perdagangan komoditi unggulan, pengembangan pariwisata, serta menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri ke daerah. "Silakan, karena masih terbuka peluang untuk memesan stand di posisi-posisi yang strategis," tuturnya.
Syaifudin juga menekankan bahwa AOE 2025 merupakan ajang strategis untuk pengadaan barang dan jasa, serta peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan penyedia barang dan jasa pemerintah.
"Kita tahu bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota adalah end user-nya, dan mereka ini adalah pembeli besar. Agar event ini optimal, kami juga akan mengundang berbagai pihak mulai dari kementerian/lembaga hingga BUMN/BUMD serta RSUD sebagai pengguna anggaran," katanya.