- Oleh Wahyu Sudoyo
- Minggu, 22 Desember 2024 | 18:45 WIB
: Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, Adi Winarso, di Markas BBB, menyampaikan Indonesia mengusulkan tiga solusi strategis, sebagai upaya memberantas kejahatan penipuan terorganisir dan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara, Wina, Austria, Minggu, (20/10/2024). Foto. Humas Kemenko Polhukam RI.
Oleh Fatkhurrohim, Senin, 21 Oktober 2024 | 05:41 WIB - Redaktur: Untung S - 384
Jakarta, InfoPublik – Dalam upaya memberantas kejahatan penipuan terorganisir dan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara, Indonesia mengusulkan tiga solusi strategis. Usulan itu disampaikan oleh Asisten Deputi (Asdep) Kerja Sama Multilateral Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, Adi Winarso, dalam acara sampingan bertajuk Actionable Solutions to Organized Fraud and Human Trafficking in Southeast Asia di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Wina, Austria.
Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (20/10/2024), Adi Winarso memaparkan tiga solusi utama yang diusulkan oleh Indonesia dalam forum internasional tersebut.
Pertama, Indonesia menekankan pentingnya memanfaatkan kemajuan teknologi siber dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas kriminal lintas negara. "Teknologi dan AI memberikan peluang untuk memperkuat sistem keamanan yang mampu mendeteksi ancaman sejak dini, sehingga aktivitas kriminal dapat dicegah," ujar Adi.
Kedua, Adi mengusulkan pembentukan kemitraan strategis antara pelaku usaha dan aparat penegak hukum guna menciptakan praktik transparan yang dapat mencegah kegiatan kriminal. Di saat yang sama, kemitraan itu juga dapat mempromosikan praktik bisnis yang sehat. Hal ini dianggap penting untuk mengurangi kerentanan sektor bisnis terhadap kejahatan lintas negara.
Ketiga, Indonesia menyoroti pentingnya reformasi regulasi untuk mengatasi kesenjangan hukum yang ada. Adi menekankan perlunya advokasi terhadap regulasi yang lebih kuat serta peningkatan kapasitas para pembuat kebijakan di daerah-daerah terdampak.
Selain ketiga solusi tersebut, Adi Winarso juga menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menangani kejahatan lintas negara. "Kejahatan lintas negara adalah masalah global, sehingga kita memerlukan pendekatan global dan kolaborasi yang kuat antara negara, organisasi internasional, sektor bisnis, dan masyarakat sipil," pungkasnya.
