- Oleh Jhon Rico
- Senin, 18 November 2024 | 22:43 WIB
: Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi, memberikan keterangan pers, terkait pelaksanaan High Level Forum on Multi Stakeholder Partnerships (HLF MSP) dan Indonesia Afrika Forum (IAF) II, di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Badung, Bali, Senin (2/9/2024). InfoPublik/Amiryandi
Oleh Eko Budiono, Jumat, 27 September 2024 | 13:18 WIB - Redaktur: Untung S - 365
Jakarta, InfoPublik — Indonesia mempertanyakan kepemimpinan Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menciptakan perdamaian, terutama saat kondisi di Palestina terus memburuk. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, saat berpidato di forum Debat Terbuka Tingkat Tinggi DK PBB di Markas Besar PBB, New York, pada Rabu (25/9/2024).
“Kita semua di sini membicarakan tentang kepemimpinan dalam isu perdamaian. Namun, damai itu belum pernah dirasakan oleh Bangsa Palestina,” ujar Retno dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Retno menyoroti situasi kritis di Palestina saat ini, di mana 41.000 orang telah kehilangan nyawa, jutaan lainnya mengungsi, dan akses terhadap bantuan terputus. Menurutnya, kegagalan DK PBB dalam menciptakan perdamaian di Palestina mengancam kredibilitas lembaga tersebut.
“Jika kita tidak bisa melaksanakan mandat DK PBB untuk menciptakan perdamaian, apa yang tersisa dari kepemimpinan DK dalam isu perdamaian?” tegas Retno.
Indonesia mengusulkan langkah-langkah untuk memulihkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap DK PBB, termasuk dengan memperkuat mekanisme pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan melibatkan lebih banyak pihak.
“Indonesia menyerukan mekanisme yang lebih demokratis dalam pengambilan keputusan untuk memastikan tidak ada kelambanan dalam menghadapi ancaman besar terhadap perdamaian dan keamanan internasional,” tambahnya.
Dalam pidatonya, Retno juga menekankan pentingnya kepemimpinan DK PBB yang tanggap dan efektif dalam menangani krisis global, termasuk konflik berkepanjangan seperti di Palestina.