Dukung Kebijakan Stranas BHAM, Kominfo Gelar Sosialisasi Praktik Bisnis Berbasis HAM
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai humas pemerintah melalui Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan (IK Polhukam), Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP), akan menggelar sosialisasi terkait Kebijakan dan Praktik Bisnis berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).
Direktur IK Polhukam, Marroli J Indarto, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/9/2024) mengungkapkan sosialisasi digelar melalui kegiatan Forum Literasi Politik, Hukum, dan Keamanan Digital (FIRTUAL) dan Dialog Interaktif Radio bertema “Kebijakan dan Praktik Bisnis yang Berbasis Hak Asasi Manusia”.
Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkewajiban untuk melindungi HAM pada kegiatan usaha. Kemudian tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM dan akses atas pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM di kegiatan usaha.
Marroli menjelaskan, dengan kebijakan strategi nasional bisnis dan HAM nantinya akan meningkatkan pendapatan negara sekaligus keluar dari middle-income-trap. Selain itu, Indonesia perlu kebijakan dan panduan untuk mendukung perlindungan, penghormatan dan penguatan mekanisme pemulihan HAM terkait praktik korporasi.
Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) dalam dunia usaha yakni perlindungan hak-hak asasi para pekerja seperti hak untuk berserikat dan berkumpul, serta hak untuk mendapatkan upah yang layak serta pemulihan bagi pekerja yang hak-haknya dilanggar.
"Hak Asasi Manusia harus menjadi bagian integral dari kebijakan dan praktik bisnis. Semua entitas bisnis diharapkan dapat mematuhi peraturan dan standar yang berlaku terkait HAM. Serta transparansi dan akuntabilitas perlu diimplementasikan melalui kebijakan HAM," jelasnya.
Stranas Bisnis dan HAM bisa menjadi alat efektif untuk mencapai cita-cita bangsa dalam mendukung bisnis dan investasi yang mengedepankan hak asasi manusia di Indonesia dan meningkatkan daya saing negara. Serta perlunya kolaborasi antar berbagai pihak untuk berkomitmen dalam mewujudkan bisnis serta pelayanan publik berbasis HAM di Indonesia.
Melalui kegiatan Firtual dan Dialog Interaktif Radio diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bertanggung jawab dan menghormati HAM, serta untuk mempromosikan praktik bisnis yang beretika di Indonesia.
Kegiatan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku bisnis, masyarakat dan mahasiswa terhadap Stranas BHAM, mengajak partisipasi pelaku bisnis dan mahasiswa untuk mencegah pelanggaran HAM dalam konteks Bisnis, meningkatkan kepatuhan pelaku bisnis atau perusahaan terhadap standar Internasional dan Nasional mengenai HAM.
Kegiatan forum akan dilaksanakan oleh Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan; Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik; Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan menghadirkan 100 orang peserta dari kalangan Pelaku UMKM, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum.
Forum akan dilaksanakan pada Kamis, 19 September 2024 di Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta dengan menghadirkan dua narasumber yakni Kepala Bidang Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, Purwanto serta Influencer Rico Lubis.
Peserta juga dapat mengikuti pelatihan Jarkom melalui zoom atau manyaksikan siaran langsung dari channel Youtube DJIKP.
