KPK Tetapkan Tersangka Pemberi Gratifikasi Jual Beli Jabatan di Lingkungan Provinsi Maluku Utara

: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan IJ selaku Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Maluku Utara sebagai Tersangka atas dugaan pemberiaan gratifikasi terkait jual beli jabatan di lingkungan Provinsi Maluku Utara kepada AGK, yang merupakan mantan Gubernur Maluku Utara tahun 2019 – 2024 (Foto: Dok KPK)


Oleh Pasha Yudha Ernowo, Jumat, 5 Juli 2024 | 21:05 WIB - Redaktur: Untung S - 304


Jakarta, InfoPublik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan IJ selaku Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Maluku Utara sebagai Tersangka atas dugaan pemberiaan gratifikasi terkait jual beli jabatan di lingkungan Provinsi Maluku Utara kepada AGK, yang merupakan mantan Gubernur Maluku Utara tahun 2019 – 2024.

Menurut keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Jumat (5/7/2024), KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Tersangka IJ untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak 4 Juli 2024 sampai 23 Juli 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK.

Perkara itu merupakan pengembangan penyidikan yang bermula dari kegiatan tangkap tangan KPK terhadap AGK yang diduga menerima sejumlah uang dan/atau barang terkait pengadaan barang/jasa, pengurusan perizinan, dan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Dalam konstruksi perkaranya, Tersangka IJ diduga memberikan uang kepada AGK dengan beberapa transaksi rekening melalui RA atas perintah AGK sejumlah sekitar Rp1,2 miliar. Pemberian tersebut diduga dalam rangka pengisian jabatan Kadisdik Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Di mana penerimaan uangnya dilakukan dalam dua periode, yaitu sebelum IJ dilantik menjadi Kadisdik sebesar Rp210 juta, dan sejumlah Rp1,02 miliar setelah IJ menjabat Kadisdik.

Atas perbuatannya, Tersangka IJ disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

 

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Sabtu, 13 Juli 2024 | 16:42 WIB
KPK Tekankan Pentingnya Integritas dan Transparansi dalam Pilkada 2024
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Jumat, 12 Juli 2024 | 18:44 WIB
Alexander Marwata: Pentingnya Pencegahan Korupsi Mulai dari Perilaku Kecil
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Jumat, 12 Juli 2024 | 18:30 WIB
KPK Tingkatkan Upaya Pencegahan Korupsi dan Penertiban Pajak di Raja Ampat
  • Oleh MC KOTA TIDORE
  • Jumat, 12 Juli 2024 | 00:07 WIB
DKP Tidore Kepulauan bakal Salurkan Kapal Nelayan 3 GT pada Oktober 2024