Sistem Digital sudah Berlaku di 246 Pelabuhan Indonesia untuk Reformasi Tata Kelola

Jakarta, InfoPublik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong perbaikan tata kelola pelabuhan di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya korupsi dan mendorong terciptanya pelayanan yang optimal. Pada aksi 2022 – 2023 upaya tersebut di antaranya menerapkan digitalisasi di 14 pelabuhan utama. Di aksi 2023-2024, digitalisasi pelabuhan ini telah meluas ke total 246 pelabuhan.

“Dari 246 itu, 46 diantaranya adalah pelabuhan prioritas nasional dalam transaksi ekspor dan impor yang mencakup coverage nasional. National Logistic Ecosystem (NLE) juga telah diterapkan di lebih dari 2000 terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Hasilnya, proses layanan pelabuhan menjadi lebih cepat dan lebih murah,” ucap Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam Diskusi Media terkait upaya perbaikan tata kelola pelabuhan yang dilakukan oleh STRANAS PK di Ruang Konpers Gedung Merah Putih KPK, Jumat (5/7/2024).

Penerapan NLE juga meluas di enam pelabuhan udara yaitu Bandara Internasional Kualanamu Medan, Soekarno–Hatta Tangerang, Juanda Sidoarjo, Ngurah Rai Denpasar, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan Hasanuddin Makassar yang mencakup 96 persen kegiatan ekspor dan impor secara nasional. Capaian tersebut berpengaruh terhadap biaya logistik secara nasional yang mengalami penurunan dari 24 persen menjadi 14,29 persen berdasarkan riset yang dilakukan oleh Bappenas.

Pahala melanjutkan, dari sisi waktu layanan barang yang sebelumnya memakan waktu dua minggu, kini rata-rata hanya 20,8 jam. Selain itu, dari sisi biaya penanganan cargo di pelabuhan terjadi efisiensi 46,1 persen. Dampak selanjutnya pada layanan kapal yang mencapai efisiensi waktu layanan 21,6 persen dengan dwelling time rata-rata 2,9 hari. Efisiensi lainnya juga terjadi pada biaya layanan kapal 45,5 persen lebih murah dari biaya sebelum adanya digitalisasi.

“Secara singkat 18 kementerian dan lembaga (K/L) telah bekerja sama mencapai digitalisasi pelabuhan pemerintah dan digitalisasi di pelabuhan swasta. Sekarang kita bisa memonitor pergerakan barang di 246 pelabuhan dan 2000 pelabuhan swasta, paling tidak kuantitasnya apa. Capaian lainnya 16 pelabuhan udara dari kecepatan layanan 2 hari, sekarang hanya tiga hingga empat jam sudah tercapai. Digitalisasi ini tercapai juga atas bantuan LNSW,” papar Pahala.

Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia menyebutkan, banyaknya kegiatan di pelabuhan yang melibatkan 18 K/L, sehingga digitalisasi penting dilakukan dalam tata kelola pelabuhan. Menurut Oza, lembaga yang dipimpinnya berperan mengelola integrasi sistem antar kementerian dan lembaga terkait proses ekspor, impor dan logistik.

“Kita memang mencoba memperbaiki tata kelola di pelabuhan dengan melakukan integrasi sistem 18 K/L yang memiliki kewenangan di pelabuhan tanpa mengurangi kewenangan tersebut. Kita buat proses bisnisnya lebih simpel, kita manfaatkan teknologi digital sehingga semua berjalan lancar dan waktunya lebih efisien serta pastinya akan mengurangi biaya. Artinya digitalisasi dan integrasi proses tidak hanya di K/L, kami juga menghubungkan dengan BUMN, kami juga menghubungkan dengan privat sektor,” ujar Oza.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menyebut dengan adanya digitalisasi di pelabuhan, proses yang berkaitan dengan barang jadi jauh lebih baik. ”Semuanya dikontrol dari sistem. Bagaimana memperpendek port stay sehingga pada akhirnya kapasitasnya bisa naik. The beauty of transformation adalah meningkatkan kapasitas tanpa investasi yang berlebih bahkan kadang-kadang tanpa investasi,” katanya.

Proses digitalisasi pelabuhan juga memberikan dampak pada penerimaan Negara untuk sektor K/L yang memiliki layanan jasa kepelabuhanan. Pada PNBP Kementerian Perhubungan dengan unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui penerapan Inaportnet dari Tahun 2021-2023 sejak aksi reformasi pelabuhan berlangsung, meningkat 116,05 persen sebesar 4,278 Triliun Rupiah.

Hingga 15 bulan pelaksanaan aksi 2023-2024 (B15), Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan meraih capaian tertinggi (63,64 persen). Tujuan aksi ini meningkatkan layanan pelabuhan dengan menyederhanakan proses bisnis dan tata kelola kelembagaan di pelabuhan sehingga dapat memberi kepastian waktu layanan dan mengurangi tingginya biaya logistik di pelabuhan.

Perkembangan Aksi pelabuhan lainnya yaitu Informasi Layanan Manifest Domestik oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan. Tujuannya, untuk transparansi dan memperoleh data distribusi komoditas sebagai upaya mencegah penimbunan oleh oknum yang mengakibatkan kelangkaan.