Sosialisasi Empat Pilar, MK dan MPR Gelar Kuliah Kebangsaan

Jakarta, InfoPublik - Hakim Konstitusi Arsul Sani menyampaikan pentingnya para mahasiswa sebagai generasi muda untuk memegang nilai-nilai kebangsaan. Karena nilai-nilai kebangsaan berada dalam empat konsesus dasar bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Di mana pun nilai intrinsik suatu negara tetap dipegang meski di sebuah negara sekuler,” ujar Asrul, dalam kuliah kebangsaan yang bertema mengenai “Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika”, di Gedung 1 MK atas kerja sama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Arsul juga mengingatkan kepada generasi muda jika menuntut ilmu di luar negeri untuk tidak melupakan nilai intrinsik Indonesia. “Jangan karena belajar di luar negeri, nilai intrinsik Indonesia dihilangkan dan diabaikan,” ucapnya.

Anggota MPR Jimly Asshiddiqie menyebut dalam Putusan MK, Pancasila bukan merupakan pilar, namun menjadi dasar hukum. Ia menuturkan, Pancasila merupakan ruh dari UUD 1945. Akan tetapi, keduanya dapat disebut konstitusi karena di dalam keduanya tergabung ruh dan jasad.  “Konstitusi lebih luas dari teks UUD 1945. Bahkan di dalam pengertian teks konstitusi terdapat juga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” tuturnya.

Jimly mengatakan, NKRI dianggap penting sekali karena NKRI bukan hanya pilihan kata dan bentuk tetapi juga mengandung nuansa ideologis. “Kalau bukan NKRI, bukan Indonesia,” sebut JImly.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Perpustakaan Pan Mohamad Faiz menyampaikan kuliah kebangsaan ini merupakan kegiatan kerja sama antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengambil tema tentang “Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika”. Adapun para peserta yang hadir sudah memenuhi  ruangan sebagai undangan dari Mahasiswa yang ada di Jakarta dan sekitar serta membuka ruang bagi peserta yang hadir secara online.

“Kami menghadirkan dua tokoh penting yang sudah mengalami dinamika panjang tentang ketatanegaraan Indonesia. Pertama, Hakim Konstitusi Arsul Sani begitu pula dengan Jimly Asshiddiqie. Kami sangat berharap peserta yang hadir baik daring maupun luring bisa memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan pencerahan karena apa yang disampaikan oleh kedua tokoh ini akan mendapatkan hal yang sangat fundamental untuk memupuk apa yang telah disemai oleh para pendiri bangsa,” terang Faiz.

MPR RI memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf a dan b, serta Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Salah satu tugas tugas MPR, yaitu melaksanakan kegiatan memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Ketetapan MPR RI yang diberi nama program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dilaksanakan oleh seluruh anggota MPR di daerah pemilihannya agar masyarakat luas memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPR dengan sebutan kegiatan Sosialisasi oleh Anggota MPR di Daerah Pemilihan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah mahasiswa dengan target terselenggaranya Sekolah Konstitusi bagi seluruh Perguruan Tinggi Indonesia untuk membudayakan pentingnya membangun komunikasi antara perguruan tinggi dengan Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.