Kemendagri: Perlu Kolaborasi untuk Majukan Desa

Jakarta, InfoPublik - Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo, menilai perlu adanya kolaborasi semua pemangku kepentingan di pusat, daerah, hingga desa guna mewujudkan desa dan kelurahan yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Hal itu karena kondisi desa yang sangat beragam karakteristik dan jenisnya. Sebab, keberagaman itu akan berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintah.

"Keragaman itu tentunya akan berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diemban oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa," kata La Ode dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, untuk mendukung program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Indonesia dari pinggiran, Kemendagri memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan peningkatan kompetensi, manajemen pemerintahan, keuangan, kepemimpinan (leadership) dan manajerial secara umum melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Adapun P3PD merupakan program kerjasama antara Pemerintah RI dan Bank Dunia (World Bank).

La Ode juga menyoroti pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Kalimantan Tengah.

Menurutnya, sampai saat ini APDESI menjadi wadah asosiasi para Kepala Desa dan Perangkat Desa di seluruh Indonesia.

"APDESI berkontribusi komunikasi, koordinasi, bersinergi membantu dan mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa dan ikut meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa," katanya.

Dia berharap APDESI tetap menjaga kekompakan dan kondusifitas pemerintah desa, terus bekerja bersama demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dalam rangka mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan, rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa ini merupakan wadah bersama kepala desa untuk berkoordinasi, berkolaborasi dan sinergi dalam menyelesaikan permasalahan dan penguatan tata kelola pemerintahan di desa, di antaranya batas desa.

Beberapa isu strategis desa yang disampaikan, yaitu pembangunan listrik desa, pembangunan infrastruktur desa (jalan aspal), pembangunan sumber daya manusia di desa, penguatan sektor kesehatan desa (stunting), pangan desa, dan inflasi serta tingkat perkembangan inflasi di desa.

"Diperlukan Integritas dan Kejujuran dalam bertugas untuk memberikan yang terbaik bagi desa di akhir masa jabatan kepala Desa, karena yang paling mengetahui Kondisi desa adalah kepala desa," pungkas Sugianto.