Dorong Transparansi Pemerintahan, KPK Hadirkan Festival Mal Pelayanan Publik di Hakordia Bali

:


Oleh Pasha Yudha Ernowo, Jumat, 25 November 2022 | 17:20 WIB - Redaktur: Untung S - 322


Jakarta, InfoPublik - Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik bagi masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar festival Mal Pelayanan Publik (MPP) di Area Pusat Pemerintah Kabupaten Badung, Bali.

Setidaknya ada 32 booth pelayanan publik yang siap digunakan untuk melayani masyarakat selama dua hari festival pada Kamis sampai Jumat 24-25 November 2022.

Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK menjelaskan, festival MPP merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022 yang dilaksanakan di Pulau Dewata. MPP hadir untuk memberikan fakta dan mempromosikan bahwa pelayanan kepada publik harus terbuka, cepat, dan transparan.

“Kebudayaan antikorupsi ketika diimplementasikan dalam layanan publik itu rakyatnya senang, pembangunannya maju, dan iklim usahanya bagus. Maka, jika layanan publik baik, pro rakyat, dan berintegritas akan dapat menumbuhkan perekonomian,” kata Ghufron, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Jumat (25/11/2022).

Ia menjelaskan, dalam festival MPP kali ini terdapat 32 booth yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. Dari jumlah tersebut, pengunjung juga bisa menyaksikan salah satu ruangan yang menampilkan sebanyak 18 prestasi Pemerintah Kabupaten Badung.

Dalam tata kelolanya, MPP Kabupaten Badung memberikan pelayanan publik berbasis Transparancy, Responbility, Upright, Sustainable, and Technology (TRUST). Hal tersebut merupakan tagline yang menjadi pegangan kuat Pemkab. Badung dalam memberikan layanan kepada masyarakat. KPK berharap hal serupa dapat dicontoh oleh pemerintah kota/kabupaten lainnya di Indonesia agar sama-sama mampu memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakatnya.

Pelayanan yang baik dan transparan tentunya akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Sehingga masyarakat pun tidak akan lagi menggunakan cara-cara curang dalam mengurus keperluan hidupnya hanya karena malas menunggu, dimintai punguatan liar, dan membuang waktu. Baiknya tata kelola pelayanan publik pada akhirnya akan menciptakan budaya antikorupsi di masyarakat.

“Jika melayani publik dengan korupsi maka akan merugikan semua. Mari budayakan antikorupsi dalam pemerintahan,” ujarnya.

Hal ini juga sejalan dengan semangat yang dibawa pada Hakordia 2022. Mengusung tema ‘Indonesia Pulih, Bangkit Berantas Korupsi’, KPK mengajak seluruh pihak tanpa terkecuali untuk menjadikannya sebuah gerakan yang merepresentasikan kebangkitan, kepulihan, dan proses pembangunan semangat antikorupsi pasca pandemi COVID-19.

Di sisi lain, KPK memilih Bali menjadi salah satu dari lima provinsi yang menyelenggarakan Road to Hakordia 2022 dengan harapan Pulau Dewata mampu menjadi contoh dimana budaya antikorupsi bersemai dan tumbuh di tengah masyarakat. Pemerintahan yang bersih tanpa korupsi akan membahagiakan dan mensejahterakan masyarakat.

Sebagai informasi, masyarakat dapat mengunjungi Mal Pelayanan Publik ini yang beroperasi setiap hari senin sampai Kamis mulai pkl 8.30-15.30 WITA dan hari Jumat mulai pukul 8.00-11.30 WITA.

Foto: Dok KPK