Tuntaskan Kasus Gubernur Papua, Ketua Adat Imbau MRP dan DPRP Fasilitasi KPK

Jakarta, InfoPublik - Ketua Adat Suku Daiget dari Keerom Papua, Servo Tuamis, mengimbau Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), agar menfasilitasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelesaikan kasus Gubernur Papua Lukas Enembe.

Hal tersebut disampaikan Servo melalui keterangan tertulisnya, Senin (3/10/2022).

"MRP dan DPRP agar melakukan pendekatan dengan tua-tua adat dari daerah gunung, seperti Wamena, Tolikara, serta tokoh-tokoh Papua lainnya di Jayapura. Membuat kesepakatan tertulis, baru kemudian Bapak Lukas diperiksa," kata Servo.

Menurut Servo, langkah itu sangat mungkin mengingat tokoh-tokoh yang duduk di kedua lembaga pilihan rakyat itu banyak berasal dari wilayah pegunungan sehingga mereka akan mudah berkoordinasi.

"Mereka yang duduk di dua lembaga itu kami yang pilih. Mereka juga harus punya tanggung jawab. Mereka jangan duduk diam saja menunggu sampai terjadi bentrokan," katanya.

Jika pendekatan dengan tetua adat dan tokoh-tokoh Papua itu berhasil, kata Servo, KPK tidak perlu harus melakukan upaya paksa yang dapat berakibat menimbulkan korban jiwa.

Pernyataan itu disampaikan Servo terkait masih terdapat ratusan pendukung Lukas yang berjaga-jaga di sekitar rumah Lukas Enembe di Jayapura.

Para pendukung itu mengklaim penetapan tersangka Gubernur Papua itu sebagai kriminalisasi dan politisasi.

Servo juga sepakat dengan tokoh-tokoh Papua lainnya yang menginginkan agar proses hukum terhadap dugaan korupsi Lukas Enembe hingga tuntas oleh KPK.

"Proses hukum itu untuk perbaikan supaya ke depan siapa pun jadi pemimpin jangan menjalankan hal-hal yang tidak bagus, dan rakyat bisa menikmati pembangunan ini dengan baik," kata Servo.