:
Oleh Eko Budiono, Selasa, 7 Januari 2020 | 11:40 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 209
Jakarta,InfoPublik-Pelayanan dokumen kependudukan bagi warga korban banjir di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, mendapat prioritas dari DirektoratJenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Semua masyarakat korban banjir bisa mendapatkan dokumen yang baru, setelah didata oleh RT/RW masing-masing tanpa perlu Surat Kehilangan dari Kepolisian.
Penuturan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, kecamatan berkoordinasi dengan Dukcapil untuk segera mengganti dokumen yang rusak atau hilang.
"Dukcapil membuka layanan pencetakan baru Adminduk khusus bagi korban banjir secara langsung di lokasi tempat pengungsian korban banjir di Teluk Naga," kata Zudan dalam keterangan tertulisnya Minggu (5/1/2020)
Salah satu tempat pelayanan pencetakan baru Administrasi Kependudukan (Adminduk) dibuka bagi masyarakat yang dokumen kependudukan hilang akibat banjir dibuka di pengungsian korban banjir di Ruko Airport City, Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.
Zudan mengatakan sudah melakukan koordinasi pada Pemda, untuk memberikan prioritas layanan pada warga terdampak banjir.
"Yang terdampak bencana banjir untuk memprioritaskan hal ini dengan penambahan layanan yang dikoordinasikan dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri," ujarnya.
Sedangkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Syafrudin menambahkan, sesuai instruksi Dirjen Dukcapil, Pemda Tangerang membuka layanan pencetakan dokumen baru Adminduk terutama KTP, KK dan KIA di tempat pengungsian korban banjir kawasan Ruko Airport City.
"Kami membuka langsung layanan khusus hari ini pencetakan dokumen baru Adminduk di tempat pengungsian korban banjir di Teluknaga. Pelayanan yang kita layani yaitu KTP, KK dan KIA," ujar Syafrudin.
Pelayanan khusus bagi korban banjir di tempat pengungsian ini merupakan yang pertama dilakukan pascabanjir yang melanda 8 kecamatan di Kabupaten Tangerang.
Selain itu, Kemendagri sebagai pembina pemda akan membantu mengoordinasikan Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat terkait dengan pembangunan Bendungan Ciawi, dan Sukamahi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dua bendungan yang mulai dikerjakan pada 2017 itu diharapkan bisa mengurangi banjir yang kerap terjadi di wilayah DKI Jakarta berasal dari hulu Sungai Ciliwung di Kabupaten Bogor.
Bendungan Ciawi memiliki volume tampung 6,45 juta kubik air, dan Bendungan Sukamahi memiliki volume tampung 1,68 juta meter kubik, atau 56 meter kubik air per detik.
Sebelumnya, banjir ekstrem terjadi di provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat pada awal Januari 2020.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan jumlah warga yang meninggal akibat bencana banjir dan longsor di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, mencapai 60 orang.