:
Oleh Tri Antoro, Jumat, 15 Juli 2016 | 11:22 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 464
Jakarta, InfoPublik - Kasus vaksin imunisasi palsu yang beberapa waktu terjadi harus ditanggapi serius oleh legislatif.
"Saya usul membentuk panja dan tim pengawas kesehatan," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja di DPR RI, Jakarta, Kamis (14/7).
Menurut dia, perlunya dibentuk hal diatas khusus yang mengawasi kesehatan, supaya permasalahan terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat dapat menjadi lebih baik. "Kita butuh masyarakat tenang. Karena banyak sekali persoalan kesehatan yang harus diselesaikan," imbuhnya.
Pasca terbentuknya hal diatas, Irgan berharap kasus-kasus diatas yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan tidak terjadi kembali."Kami berharap masyarakat tidak was-was lagi membawa bayinya untuk di vaksin," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek menegaskan, pihaknya telah berkordinasi dengan Kepolisian untuk mengungkap kasus vaksin palsu. Penyidikan pada fasilitas kesehatan masih terus berlanjut dengan hati-hati.
"Penyidikan masih terus berlanjut, pada faskes yang telah terbukti memakai vaksin palsu maka akan diselidiki kembali," tutur Nila.
Selain dengan pihak Kepolisian, Kementerian Kesehatan juga berkerjasama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) untuk memberikan kekebalan kembali pada anak yang telah diberikan vaksin palsu.
Hasil penyidikan hingga saat ini menyimpulkan terdapat 14 fasilitas kesehatan yang menggunakan vaksin palsu antara lain:
1. DR Sander, Cikarang
2. Bhakti Husada, Terminal Cikarang
3. Sentral Medika, Jalan Industri Pasir Gombong
4. RSIA Puspa Husada
5. Karya Medika, Tambun
6. Kartika Husada, Jalan MT Haryono Setu, Bekasi
7. Sayang Bunda, Pondok Ungu, Bekasi
8. Multazam, Bekasi
9. Permata, Bekasi
10. RSIA Gizar, Villa Mutiara Cikarang
11. Harapan Bunda, Kramat Jati, Jakarta Timur
12. Elisabeth, Narogong, Bekasi
13. Hosana, Lippo Cikarang
14. Hosana, Bekasi, Jalan Pramuka