:
Oleh Masfardi, Selasa, 12 Juli 2016 | 11:46 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 587
Jakarta, InfoPublik - DPR meminta pemerintah melakukan segala upaya membebaskan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok radikal di Filipina, baik melalui operasi intelijen, militer, teritorial, negosiasi dan sebagainya.
“Meski kami menilai pemerintah telah melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah Filipina, tinggal dilanjutkan dengan Menteri Pertahanan Filipina dan Malaysia. Operasi militer Indonesia atas seizin Filipina harus memprioritaskan pada operasi intelijen dengan tujuan mengungkap dimana sandera ditahan dan di bawah komando siapa,” kata anggota Komisi I DPR Mayjen (Purn) Supiadin di Jakarta, Selasa (12/7).
Sedangkan operasi teritorial, lanjutnya, memberikan pembinaan pada masyarakat setempat, sehingga perlu melakukan pendekatan pada tokoh di sana. Tujuannya agar operasi militer tidak salah sasaran. "Kita tidak mengenal medan dimana sandera ditahan, karenanya kita memerlukan pentunjuk dari masyarakat setempat," jelasnya.
Kemudian, untuk melakukan negosiasi, dilakukan pendekatan kepada kelompok Abu Sayyaf atau Nur Miswari. Tidak kalah pentingnya pendekatan dengan Presiden Filipina yang sangat peduli memberantas segala bentuk kekerasan di negerinya.
"Pendekatan dilakukan menyeluruh. Kita harus tahu kelemahan Abu Sayyaf. Kita harus tahu kekurangan masyarakat Filipina pada umumnya, apakah masalah pendidikan, kesehatan atau tenaga kerja. Pendekatan itu bisa dipergunakan sebagai mediator pemikiran," urainya.